 |
| Bupati Jembrana Putu Artha dan wakil Bupati Kembang Hartawan (dok.kabarnusa) |
Kabarnusa.com – Kabar adanya oknum aparat desa di Kabupaten Jembrana Bali yang membuat surat kematian fiktif atau ganda menjadi perbincangan hangat di masyarakat sehingga Bupati Putu Artha harus turun tangan.
Santunan kematian Pemkab Jembrana bagi warga yang meninggal dunia sebesar Rp 1,5 juta justru jadi ajang bisnis oknum sejumlah aparat desa.
Kasusnya, terendus Polres Jembrana dan Unit Tipikor Polres Jembrana telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus santunan kematian.
Bupati Artha bereaksi, melakukan perbaikan sistim sehingga tidak ada celah oknum aparat desa yang bermain kotor demi keuntungan pribadi.
Sampai saat ini, Pemkab Jembrana masih tetap memberikan santunan kematian bagi warga yang ber- KTP Jembrana.
“Kasus hukum tidak menghambat pemberian santunan itu,” terang Bupati Artha saat memberikan sambutan pada peresmian Kantor Desa Nusa Sari, Melaya, Senin 13 Juni 2016.
Menurut Artha, adanya kasus santunan kematian fiktif yang dilakukan oknum aparat desa ke depan diharapkan, tidak ada pihak yang menghembuskan isu-isu miring terkait dana santunan kematian.
Meskipun ada masalah, pihaknya tetap membayar dana santunan kematian. Hanya kami tidak memberikan dana santunan kematian kepada orang yang sudah kaya/mapan.
“Keluarga kurang mampu yang mendapat santunan perlu diverifikasi lagi. Meskipun tidak masuk dalam buku merah jika memang layak diberikan tetap kami berikan,” tegas dia.
Pemkab Jembrana menganggarkan Rp 3 miliar untuk dana santunan kematian bagi masyarakat Jembrana dan diharapkan santunan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Pembenahan sistem santunan kematian dilakukan dan diawasi ketat.
Verifikasi dilakukan lebih teliti lagi. KTP dan akta kematian warga kalau sebelumnya tidak ditarik, sekarang ditarik sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain/negatif.
Kasus dana kematian hingga kini masih diproses di Polres Jembrana.
Kepolisian sebagaimana disampaikan Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Gusti Made Sudarma Putra didampingi Kanit III/Tipikor, Ipda Putu Merta masih koordinasi dengan BPKP untuk menentukan kerugian negara. (dar)
