Turunkan Tarif Interkoneksi Untungkan Operator Asing dan Rugikan Negara

ilustrasi (dok.kabarnusa)

BANDUNG –
Rencana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melakukan
penurunan tarif Interkoneksi mencari popularitas dengan merugikan negara
dan menguntungkan operator asing yang beroperasi di Indonesia.

Demikian pernyataan disampaikan Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menyusul wacana pemerintah tersebut.

“Penurunan
Tarif Interkoneksi Menkominfo tidak menjamin penurunan tarif ke
pelanggan, ini hanya langkah mencari popularitas bagi pengguna jasa
 saja, ” tuding Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Wisnu
Adhi Wuryanto dalam konferensi pers di Bandung 28 Agustus 2016.

Yang
sudah jelas kata Wisnu, langkah itu menguntungkan operator asing dan
merugikan negara karena pihak yang dirugikan adalah  BUMN.

Dia
menyoroti disamping prosesnya yang terkesan terburu-buru, azas
kepatutan penandatangan diabaikan, untuk kondisi sekarang tanpa adanya
Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) seharusnya tidak
layak seorang PLT Dirjen menandatanganinya.

Apalagi,
Isi surat tersebut juga terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor
52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khusus mengenai
penetapan tarif interkoneksi yang seharusnya didasarkan pada Pasal 22
dan 23 PP tersebut.

Pasal 22 menyebutkan bahwa
“Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi
harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis”.

Artinya
tarif interkoneksi tersebut harusnya merupakan kesepakatan seluruh
operator. Sedangkan di pasal 23 ayat (1) juga dijelaskan “Dalam
menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 2 (dua) penyelenggara
jaringan atau lebih, dikenakan biaya interkoneksi”.

Kemudian
dilanjutkan di ayat (2) bahwa “Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan,
disepakati bersama dan adil”. Sementara sebagian operator tidak sepakat
hasil penetapan pihak Kominfo karena perhitungannya tidak tratsparan,
merugikan, dan tidak adil.

“Karena terindikasi
melanggar, surat edaran ini potensial dilakukan gugatan ke PTUN, atau
bila nantinya dikeluarkan melalui Peraturan Menteri maka potensial
diajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung” tegas Wisnu.

Dari sisi besar keuntungan operator asing dan kerugian negara,

Wisnu
menjelaskan jika melihat besaran tarif interkoneksi yang ditetapkan Rp.
204, sedangkan pada Rapat dengar pendapat antara kOMISI I DPR dengan
 para CEO operator pada tanggal  25 Agustus 2016 lalu, dengan Cost
Recovery Rp. 65,-/menit XL akan untung Rp. 139/menit.

Rinciannya
untuk INDOSAT  dengan Recovery Rp. 87/menit  akan  untung Rp.
117/menit, untuk Hutchinson dengan Cost Recovery Rp. 120/menit akan
 jadi untung Rp. 84/menit.

Khusus ntuk Telkomsel dengan
Cost Recovery Rp. 285/menit akan rugi Rp. 81/menit. Jika trafik
interkoneksi antar operator 10 milyar menit per bulan, bisa dihitung
berapa keuntungan operator asing tersebut dan kerugian Telkomsel, misal
kerugian Telkomsel di sini Rp. 800 milyar per bulan”.

Idealnya Kementerian menetapkan tarifnya tidak sama rata, tetapi konsisten berbasis biaya masing masing operator.

Melihat
indikasi kerugian negara karena Telkomsel adalah anak usaha BUMN dan
indikasi memperkaya pihak lain ini, walau kebijakan ini populis, kami
sedang mengkaji dengan serius untuk melaporkan kebijakan ini KPK dan
BPK”  sambung Wisnu.

Pihaknya berencana menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa damai kepada DPR  minggu depan.

Ketua
Umum Serikat Karyawan Telkom Asep Mulyana menyatakan bahwa kebijakan
tarif interkoneksi dari Menkominfo memang akan membuat Telkomsel sebagai
anak usaha Telkom rugi 2 kali.

Kerugian itu adalah
dibayar lebih rendah dari biaya yang seharusnya saat pelanggan Telkomsel
dihubungi pelanggan non Telkomsel dan membayar lebih tinggi dari yang
seharusnya saat pelanggan Telkomsel menghubungi.

Karenanya,
Serikat Karyawan Telkom menolak kebijakan tersebut dan mendukung apa
yang akan dilakukan Federasi Serikat BUMN Strategis. (wan)