97 SPPG di DIY Berhenti Beroperasi, SMP Stella Duce 2 Jogja Terapkan Aturan Bawa Bekal

Yogyakarta– Sebanyak 97 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilaporkan berhenti beroperasi total.

Penutupan paksa ini berimbas langsung pada terhentinya distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah, salah satunya SMP Stella Duce 2 Yogyakarta.

Kepala SMP Stella Duce 2 Yogyakarta, R. V. Banu Hastha Kunjana, mengonfirmasi, sekolahnya tidak lagi menerima pasokan makanan sejak 27 Mei 2026.

Menurutnya, pihak SPPG di Kemantren Mantrijeron sempat memberikan alasan terkait pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai penyebab awal penghentian distribusi.

“Sejak 28 Mei 2026 sampai saat ini, kami belum menerima lagi MBG. Kami juga belum mendapatkan informasi pasti kapan program ini akan kembali bergulir,” ujar Banu, Sabtu (13/6/2026).

Meski distribusi terhenti, Banu memastikan aktivitas belajar-mengajar di sekolah tetap berjalan kondusif.

Saat ini, siswa SMP Stella Duce 2 Yogyakarta yang tengah menjalani ujian semester diminta untuk membawa bekal mandiri atau memanfaatkan kantin sekolah.

Mengingat tahun ajaran yang akan segera berakhir dan agenda pembagian rapor pada pekan depan, pihak sekolah menilai kekosongan distribusi MBG saat ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan belajar siswa.

Sepanjang program berjalan, tercatat sebanyak 293 siswa menjadi penerima manfaat dengan komposisi gizi yang dinilai cukup baik oleh pihak sekolah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan adanya 97 SPPG yang menghentikan pelayanannya.

Menurut hasil rapat koordinasi wilayah, kendala utama yang dihadapi adalah belum cairnya dana operasional melalui skema virtual account (VA) dari pemerintah pusat, serta belum terpenuhinya sejumlah persyaratan administratif oleh pihak pengelola.

“Ya kemarin habis dirapatkan jebulnya banyak, 97 DIY. Ya banyak, karena virtual account-nya belum, itu kan pembayaran ya, jadi belum tertransfer, persyaratannya juga belum banyak terpenuhi, seperti itu,” ujarnya, Sabtu 13 Juni 2026.

Dari jumlah yang ditutup itu didominasi oleh Kabupaten Sleman dengan 36 SPPG (37,1 persen), disusul Kabupaten Gunungkidul sebanyak 28 SPPG (28,9 persen).

Secara spesifik, 42 SPPG (43,3 persen) terhenti total murni karena dana VA yang belum ditransfer oleh pusat dimana kasus ini terkonsentrasi di Gunungkidul (22 SPPG), Bantul (10 SPPG), dan Sleman (10 SPPG).

Sementara 55 SPPG (56,7 persen) sisanya terhenti akibat status suspend terkait pemenuhan kelayakan fasilitas.

“Banyak yang belum tertransfer dana VA-nya, dan persyaratannya juga belum banyak terpenuhi,” ungkap Ni Made Dwipanti.

Data menunjukkan dari 97 SPPG yang tutup, sebanyak 42 unit (43,3%) terhenti operasionalnya murni karena kendala transfer dana VA yang terkonsentrasi di Gunungkidul, Bantul, dan Sleman.

Sementara 55 unit lainnya (56,7%) mengalami status suspend akibat belum terpenuhinya kelayakan fasilitas.

Kabupaten Sleman mencatat jumlah penutupan terbanyak dengan 36 unit, disusul Kabupaten Gunungkidul dengan 28 unit. Hingga saat ini, pihak pemerintah daerah terus berupaya melakukan koordinasi guna memastikan kendala administratif dan operasional tersebut dapat segera teratasi. ***