Berantas Stunting, Gubernur Koster Ajak BKKBN Bali Bangun Sinergi

Gubernur Koster saat menerima audensi perwakilan BKKBN Provinsi Bali terkait program Pendataan Keluarga Tahun 2021i Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (5/3/2021)./ist

Denpasar – Untuk memberantas gangguan pertumbuhan atau stunting yang
sering terjadi pada anak Indonesia Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali turut
bersinergi.

Gubernur Koster menyampaikan itu saat menerima audensi perwakilan BKKBN
Provinsi Bali terkait program Pendataan Keluarga Tahun 2021i Rumah Jabatan
Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (5/3/2021).

“Perlu di-tracing betul di Bali ini langsung ke lokus-nya, hingga ke
desa-desa. Karena di tingkat desa yang paling mengetahui kondisi warganya
masing-masing,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Bali
ini.

Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini mengatakan bahwa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sangat konsen terhadap masalah kesehatan
anak, masyarakat secara umun, pola hidup sehat dan aspek terkait lainnya.

Hal ini tertuang dalam visi pembangunan Provinsi Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka
Bali’. “Makanannya harus bersih, bahan pangan organik, udaranya, airnya, semua
diperhatikan dan tertuang di dalam visi tersebut.

Jika makanan dan lingkungan sudah bersih dan sehat, otomatis harapan hidup
masyarakat akan meningkat, jadi jarang sakit,” terangnya. “Untuk itu kita atur
juga yang di hulunya,” imbuhnya.

Koster juga mengajak BKKBN Provinsi Bali ikut mengkampanyekan program Keluarga
Berencana(KB) Krama Bali yang ia gagas sejak masa awal kepemimpinannya sebagai
gubernur Bali.

“BKKBN bisa ikut mengkampanyekan hal tersebut pada pasangan muda atau generasi
muda yang berencana menikah. Namun tentu harus terencana dan diperhatikan
kesehatannya,” tegas Koster.

Kampanye KB Krama Bali sendiri, dikatakan Gubernur Koster, telah tertuang
dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi
Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.

Secara eksplisit Ingub ini menganjurkan krama Bali untuk memiliki lebih dari
dua orang anak, bahkan hingga empat orang anak dengan penyebutan nama terdiri
dari Wayan, Made, Nyoman dan Ketut.

Ataupun nama lain sesuai kearifan lokal diwariskan oleh para leluhur dan tetua
Bali.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi
mengatakan bahwa pemberantasan stunting menjadi salah satu sasaran prioritas
dalam program Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang menjadi Program Nasional
BKKBN.

Pendataan yang akan dilaksanakan selama sebulan penuh sejak 1 April hingga 31
Mei 2021, dan berlangsung di sejumlah daerah diharapkan dapat menghasilkan
potret kependudukan Indonesia.

“Jadi kita nanti akan dapat kondisi nyata di lapangan seperti apa,” ujarnya.

Menurut Agus, BKKBN juga akan memasukkan indikator baru yang digunakan untuk
mengukur Indeks Pembangunan Keluarga (IPM) yang diharapkan dapat menjawab
kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program
dukungan/ intervensi oleh pemerintah.

Selain itu juga mengakomodir kebutuhan sektor lain, khususnya dalam upaya
mendukung pengembangan SDM Indonesia serta pengentasan keluarga dari
kemiskinan/ketertinggalan.

Di sisi lain ia menyebutkan bahwa lembaga yang dipimpinnya mendukung penuh
program KB Krama Bali atau yang lebih dikenal dengan KB 4 anak tersebut.

“Kami juga sudah mendapatkan arahan dari BKKBN Pusat untuk komitmen penuh
mendukung program Pak Gubernur tersebut. Terlebih sekarang tidak ada lagi
kampanye dua anak cukup, namun kita tekankan pada kesehatan dan perencanaan
keluarga degan tagline ‘Berencana itu Keren’,” terangnya.

“Bahkan tidak hanya berpatokan pada empat anak, mau lima atau anak, mau sampai
Putu Balik atau Made Balik silahkan asal sehat terencana dengan baik,” tambah
Agus.

Sebagai bagian dari dimulainya program Pendataan Keluarga Tahun 2021, Gubernur
Koster beserta keluarga secara simbolis didata oleh tim BKKN Provinsi Bali
dilanjutkan pengambilan video ucapan dukungan terhadap program tersebut.

“Sedangkan secara resmi program ini rencananya akan dibuka langsung oleh
Presiden Joko Widodo,” tutup Agus Proklamasi. (rhm)