Jakarta- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap implementasi program-program di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Perhatian khusus diberikan pada program-program yang berkaitan dengan ekonomi biru serta program prioritas nasional, termasuk di dalamnya program swasembada pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya introspeksi diri bagi seluruh jajaran kementerian. Beliau mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa mengevaluasi kinerja masing-masing dan terus berupaya melakukan perbaikan demi mencapai hasil yang lebih baik.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Trenggono, menyampaikan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal merupakan pilar krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tata kelola yang baik ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik.
Lebih lanjut, Menteri Trenggono juga menyoroti pentingnya peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong percepatan pencapaian kebijakan Ekonomi Biru.
“Untuk itu, Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan pengawasan secara berkelanjutan,” tegas Trenggono dalam keterangan tertulis Rabu 5 Februari 2025..
Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dan mencegah tindak kecurangan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pencapaian program-program KKP secara keseluruhan.
“Inspektorat Jenderal harus menjamin kualitas dan menjadi mitra unit eselon I lainnya dalam memberikan konsultasi mitigasi risiko terhadap program Asta Cita, Ekonomi Biru, dan Prioritas Nasional,” kata Trenggono menegaskan.
Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, menjelaskan bahwa Rakerwas diikuti sekitar 310 peserta, baik daring maupun luring, termasuk kepala unit pelaksana teknis.
Pengawasan untuk program prioritas nasional difokuskan pada program ekonomi biru, kegiatan yang didanai PHLN, dan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP. Strateginya meliputi embedded advisory, kolaborasi Quality Control-Quality Assurance dengan Eselon I, Post Audit, dan sinergi pengawasan antar instansi.
