Kepengurusan PMI DIY 2026–2031 Resmi Dilantik, Jusuf Kalla Tekankan Transformasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan 24 Jam

Yogyakarta – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masa bakti 2026–2031 resmi dilantik dalam sebuah agenda yang diwarnai penekanan pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan kebencanaan, serta penguatan transparansi tata kelola kemanusiaan di wilayah rawan bencana.

Dalam arahannya, Ketua Umum PMI Pusat, Muhammad Jusuf Kalla (JK), menyampaikan bahwa Indonesia yang berada di jalur cincin api atau Ring of Fire kerap berhadapan dengan berbagai ancaman bencana, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia.

Menurut JK, peran strategis PMI saat ini telah mengalami pergeseran orientasi—tidak lagi sekadar merespons dan menyelesaikan dampak pasca-bencana, melainkan berfokus penuh pada aspek pencegahan dini.

Sekarang ini PMI bukan hanya bergerak dalam menyelesaikan bencana. Kita semua bergerak juga dalam bagaimana tidak timbul bencana.

“Bagi sekarang ini, bukan hanya membantu orang yang korban, tapi mencegah terjadinya bencana kemanusiaan,” ujar JK di hadapan para pengurus baru dan tamu undangan.

Lebih lanjut, JK menegaskan keunikan institusi PMI yang beroperasi layaknya institusi keamanan negara melalui konsep markas yang siap melayani masyarakat tanpa henti selama 24 jam penuh tanpa mengenal libur.

“PMI tidak punya kantor, tapi PMI mempunyai markas. Markas itu cuma tiga yang punya, yaitu tentara, polisi, dan Palang Merah. Apa artinya markas? Terbuka 24 jam,” tegas JK.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aria Nugrahadi, mengingatkan  dinamika kebencanaan di wilayah DIY tergolong amat kompleks.

Pemda DIY menekankan bahwa kesiapsiagaan berbasis masyarakat serta kelancaran pelayanan darah merupakan prioritas vital yang harus dijaga.

“Tantangan PMI ke depan bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah pendonor, tetapi bagaimana memastikan bahwa darah tersedia dalam jumlah yang memadai, aman, bermutu, dan berkelanjutan. Donor darah merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial yang paling nyata,” kata Aria saat membacakan pesan Gubernur DIY.

Di sisi lain, GBPH H. Prabukusumo (Gusti Prabu), yang kembali dipercaya memimpin PMI DIY untuk periode ketiganya, menyoroti tantangan operasional nyata yang dihadapi organisasi di lapangan.

Dengan dukungan APBD sebesar Rp200 juta per tahun, sementara total kebutuhan operasional mencapai Rp2 miliar, Gusti Prabu menegaskan bahwa pelibatan mitra kerja eksternal menjadi kunci utama keberlangsungan program kemanusiaan PMI DIY.

Gusti Prabu juga menekankan pentingnya menjaga integritas moral yang tinggi di kalangan seluruh jajaran pengurus maupun relawan dalam mengelola amanah dana masyarakat.

“Saya dan teman-teman insyaallah sebagai keluarga besar PMI berbangga karena kita punya pikiran, niat, serta hati yang mulia, sehingga kita tidak akan mengambil satu rupiah pun. Berpikir korupsi saja tidak boleh. Jujur saja tidak cukup, harus ada efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas,” tandas Gusti Prabu.

Pelantikan ini sekaligus mengesahkan susunan kepengurusan lengkap PMI DIY periode 2026–2031 yang dipimpin oleh Gubernur DIY sebagai Pelindung, KGPAA Paku Alam X sebagai Ketua Dewan Kehormatan bersama para anggotanya, serta GBPH H. Prabukusumo sebagai Ketua Pengurus Harian didampingi jajaran wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua bidang fungsional lainnya.***