Ketika Papua Membutuhkan Suara dari Dalam: Putra Daerah Gagas Media Independen

Jakarta — Papua kerap hadir di media lewat potongan-potongan kisah konflik bersenjata, ketimpangan pembangunan, persoalan kesejahteraan, sumber daya alam, hingga tarik-menarik kepentingan politik. Di antara pemberitaan di berbagai mediaterdapat satu hal yang kerap luput yakni suara Papua sendiri.

Tanah Papua yang kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi membawa harapan agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan semakin dekat dengan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih panjang.

Pendidikan dan kesehatan membutuhkan percepatan, terutama di wilayah terpencil. Infrastruktur dan konektivitas belum sepenuhnya merata.

Tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) terus dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan penduduk asli Papua. Di sejumlah wilayah, konflik juga masih menjadi persoalan yang menimbulkan korban dan mengganggu kehidupan masyarakat.

Pemda di sana mengakui percepatan pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi antardaerah juga dinilai penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Di tengah persoalan sebesar itu, muncul pertanyaan sederhana tetapi penting: siapa yang menceritakan Papua kepada Indonesia?

Pertanyaan itulah yang menjadi salah satu titik berangkat diskusi terbatas di Jakarta, Selasa (1/9/2026), yang mempertemukan tiga putra asli Papua —penulis Alex Runggeary, pengamat politik sekaligus anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Frans Maniagasi, dan pengamat sosial yang juga mantan petinggi PT Freeport Indonesia Arnold Kayame— bersama wartawan senior Krista Riyanto yang telah melahirkan sejumlah media online.

Mereka sampai pada satu gagasan Papua membutuhkan media yang kuat, independen, berbasis data, dan dibangun oleh putra-putri Papua sendiri. Bukan sekadar media untuk memberitakan Papua, melainkan media yang memahami Papua dari dalam.

Selama ini, pemberitaan tentang Papua tidak jarang lebih menonjolkan konflik. Padahal, Papua jauh lebih luas daripada sekadar persoalan keamanan.

Ada anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan. Ada masyarakat di pedalaman yang membutuhkan layanan kesehatan. Ada pelaku usaha lokal yang membutuhkan ruang tumbuh. Ada sumber daya manusia Papua yang ingin bekerja dan berkontribusi. Ada pula kekayaan budaya dan potensi ekonomi yang belum seluruhnya mendapat tempat dalam percakapan nasional.

Bahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Papua, capaian pelayanan dasar masih menunjukkan sejumlah persoalan. Data 2024, misalnya, menunjukkan capaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan berada di kisaran 62 persen, sementara bidang perumahan rakyat dan sosial masih jauh lebih rendah. Keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta persoalan jaringan menjadi sebagian kendala yang disebut pemerintah daerah.

Di Papua Pegunungan, pemerintah daerah pada 2026 juga menempatkan percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sebagai kebutuhan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Artinya, Papua tidak kekurangan isu untuk diberitakan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana persoalan itu diangkat secara utuh, kritis, berimbang, dan tidak terjebak pada stereotip.

Di sinilah media yang lahir dari Papua dianggap memiliki posisi strategis.

Media semacam itu dapat menghadirkan sudut pandang yang selama ini mungkin tidak cukup mendapat ruang: bagaimana masyarakat Papua melihat pembangunan, apa yang mereka anggap penting, bagaimana mereka memandang investasi, serta seperti apa masa depan yang mereka inginkan.

Gagasan yang dibicarakan Alex, Frans, Arnold, dan Krista tidak berhenti pada kebutuhan menghadirkan perspektif lokal. Media tersebut dirancang sebagai sebuah ekosistem.

Konsepnya berupa konvergensi berbagai platform seperti media cetak dan versi digital, portal berita online, kanal media sosial, YouTube hingga podcast.

Dengan model itu, informasi tidak berhenti di halaman koran atau layar portal berita. Ia dapat bergerak ke berbagai ruang digital dan menjangkau generasi yang berbeda.

Namun yang lebih penting, media tersebut diharapkan menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap pembangunan Papua.

Persoalannya menjadi sangat relevan ketika tata kelola Otsus masih terus dibenahi. Enam pemerintah provinsi di Tanah Papua pada Juli 2026 bahkan menyepakati 18 langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola Dana Otsus, antara lain penandaan program yang dibiayai Otsus dan penguatan mekanisme pengelolaannya.

Media independen dibutuhkan untuk mengikuti perjalanan kebijakan semacam itu: dari anggaran, perencanaan, pelaksanaan hingga dampaknya bagi masyarakat.

Kenapa gagasan media yang digerakkan putra-putri Papua dianggap penting? Papua memiliki sumber daya manusia yang mampu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional. Namun, ruang untuk menunjukkan kemampuan tersebut dinilai masih perlu diperluas.

Media dapat menjadi salah satu ruang itu. Di dalamnya, wartawan, penulis, analis, akademisi, pelaku usaha, seniman, anak muda dan berbagai kelompok masyarakat Papua dapat menyampaikan gagasan mereka sendiri.

Bukan berarti media tersebut harus menjadi media partisan atau sekadar menjadi corong pemerintah maupun kelompok tertentu. Justru sebaliknya, kata ‘independen’ menjadi penting.

Perspektif Papua tidak berarti hanya memuji Papua. Perspektif Papua berarti berani melihat persoalan dari dekat, termasuk mengkritik ketika kebijakan yang macet, mengungkap pelayanan publik yang buruk, sekaligus mengangkat keberhasilan yang selama ini tenggelam oleh pemberitaan konflik.

Pada saat yang sama, media tersebut diharapkan mampu menunjukkan wajah Papua yang lain yakni tentang masyarakat yang bekerja, membangun usaha, mengembangkan pendidikan, menjaga adat, mengembangkan kebudayaan, dan berkontribusi terhadap Indonesia.

Arnold Kayame melihat fungsi media itu juga dapat menjangkau wilayah ekonomi. Papua membutuhkan investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi investasi tidak bisa dilepaskan dari karakter masyarakat serta nilai-nilai lokal. Karena itu, informasi yang akurat mengenai Papua menjadi penting bagi masyarakat maupun calon investor.

“Semoga media tersebut bisa mengubah persepsi publik bahwa Papua bukan daerah konflik tetapi daerah yang aman untuk berinvestasi sesuai nilai-nilai lokal,” kata Arnold.

Justru karena persoalannya kompleks, Papua membutuhkan pemberitaan yang lebih mendalam dan tidak hitam-putih. Sebuah konflik perlu diberitakan, tetapi kehidupan masyarakat yang terus berjalan juga harus diceritakan.

Persoalan kesehatan harus diungkap. Tetapi dokter, tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat yang berjuang memperbaiki keadaan juga layak mendapat ruang.

Ada satu hal yang membuat gagasan ini berbeda dari proyek media yang sekadar lahir karena idealisme. Media yang dibayangkan dalam diskusi tersebut sejak awal juga diposisikan sebagai entitas bisnis yang sehat.

Gagasan tersebut sekaligus ingin membuktikan bahwa putra-putri Papua tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi dapat menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan—termasuk melalui industri media.

Ujung dari gagasan itu sebenarnya lebih besar daripada sekadar mendirikan sebuah perusahaan media. Ia menyentuh cara Papua menempatkan dirinya dalam perjalanan Indonesia menuju 2045.

Pembangunan Papua membutuhkan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, konektivitas, investasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi pembangunan juga membutuhkan narasi.

Narasi tentang Papua yang hadir setiap hari: ketika anak-anak pergi ke sekolah, ketika masyarakat bekerja, ketika pemerintah membelanjakan anggaran, ketika pengusaha membuka usaha, ketika masyarakat adat mempertahankan ruang hidupnya, dan ketika anak-anak muda Papua bermimpi tentang masa depan.***