KKP Perkuat Ekosistem Usaha Mikro Kecil Pengolahan Ikan Lewat Akses Pembiayaan Komunal

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penguatan ekosistem usaha pengolahan ikan skala mikro kecil melalui program Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal.

Program ini membuka akses pembiayaan dan mengintegrasikan pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, rantai pasok, hingga akses pasar sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Plt. Dirjen PDSPKP), Erwin Dwiyana, menegaskan akses pembiayaan tidak dapat berdiri sendiri.

“Kegiatan ini mencakup pendampingan bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pembiayaan, pengelolaan usaha, legalitas, kelembagaan, akses pasar hingga rantai pasok dilakukan dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” ujar Erwin, Jumat (18/9).

Program ini telah berjalan sejak 2024 di Desa Sarangmeduro, Kabupaten Rembang, yang melibatkan 570 pelaku usaha pengolahan ikan asap.

Tahun 2026, kegiatan serupa diimplementasikan di Desa Cukanggenteng, Kabupaten Bandung, menyasar 84 pelaku usaha pemindangan ikan.

Erwin menekankan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kami mengusung semangat pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat perikanan, seperti di Cukanggenteng yang sebagian besar pelaku usahanya adalah perempuan,” tambahnya.

Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Ali Rahmat Iman Santoso, menjelaskan pendampingan di Desa Cukanggenteng mencakup fasilitasi pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar, edukasi pengelolaan dan pencatatan keuangan bersama OJK, serta penguatan usaha dan pengemasan produk.

“Kami mendorong akses permodalan dan  pengelolaan usaha, legalitas, kelembagaan, sampai bagaimana bahan baku dapat tersedia lebih efisien. Inilah yang ingin dibangun melalui kegiatan Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal,” jelas Ali.

Ali menambahkan, sentra pemindangan Cukanggenteng kini tengah mengembangkan model rantai pasok yang efektif dan efisien. Pemerintah Desa Cukanggenteng menjajaki kolaborasi antara BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk penyediaan bahan baku serta offtaker, guna mewujudkan ekonomi sirkular di desa.

“Kalau rantai usahanya bisa diperkuat di desa, manfaat ekonominya juga akan lebih banyak tinggal di desa. Karena itu, ada ruang bagi BUMDes maupun KDKMP untuk tumbuh bersama pelaku usaha,” tegasnya.

Wakil Pemimpin Cabang PT PNM Bandung, Ramadhan Firmansyah, mengapresiasi langkah KKP dalam memperkuat usaha pemindangan di Cukanggenteng. Menurutnya, potensi usaha di desa tersebut masih terbuka lebar untuk dikembangkan.

“Dukungan PNM pada pembiayaan dan melihat kebutuhan usaha di lapangan serta bagaimana pendampingan maupun dukungan lainnya dapat membantu usaha nasabah berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya,” kata Ramadhan.

Sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan kelembagaan desa, program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha pengolahan ikan skala mikro kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.***