Denpasar — Bank Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali pada Rabu, 9 September 2026, dengan mengusung tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”.
Pertemuan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM, hingga Majelis Desa Adat guna merumuskan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berdaya tahan, inklusif, dan berkelanjutan.
Acara tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali, serta penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan bagi kelompok subak dan nelayan lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, memaparkan bahwaperekonomian Bali pada Triwulan II-2026 mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 5,78% secara year-on-year (yoy), melampaui rata-rata nasional.
Inflasi Bali pada Agustus 2026 yang terjaga di level 3,45% (yoy) berperan krusial dalam mempertahankan daya beli masyarakat.
Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Bali tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,4% hingga 5,9%, sembari mewaspadai dua tantangan fundamental berupa ketergantungan sektoral pada pariwisata serta konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi yang masih terpusat di wilayah Bali Selatan (Sarbagia).
Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menegaskan kembali arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi pascapandemi menuntut keterhubungan erat antar-enam sektor unggulan. “Yang dibangun bukan sekadar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor,” tegas Prof. Damriyasa.
Forum ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, yang menyoroti tekanan dinamika global seperti konflik geopolitik Timur Tengah terhadap sektor penerbangan.
Josua merekomendasikan delapan strategi cepat (Quick Wins) untuk mengatasi bottleneck belanja dan investasi, termasuk front-loading belanja modal APBD, perluasan porsi kredit usaha rakyat (KUR) sektor primer minimal 30%, hingga penyiapan pipeline proyek investasi di luar Bali Selatan.
Sementara itu, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Aradhita Priyanti, menyatakan kesiapan lembaganya dalam mendukung pembiayaan daerah melalui skema pinjaman publik, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta penyiapan proyek berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Dari perspektif praktisi pariwisata, Ketua BPD PHRI Bali periode sebelumnya, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengajak para pemangku kepentingan untuk menerapkan paradigma “Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”.
Cok Ace menggarisbawahi urgensi penataan daya dukung lingkungan, penyelesaian masalah sampah terpadu, dan penguatan rantai pasok lokal agar kebutuhan hotel serta restoran dapat menyerap hasil pertanian dan produk UMKM Bali secara optimal.***

