 |
| (dok.kabarnusa) |
Kabarnusa,com – Delegasi Bali terdiri dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan elemen masyarakat lainnya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat soal kawasan Suci Teluk Benoa. Tidak hanya itu, mereka menyampaikan soal isu reklamasi yang telah menyulut “Perlawanan Puputan” warga Bali yang kemudian membuat merinding pejabat di pemerintahan pusat.
Aspirasi mereka dititipkan delegasi Bali di dua Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin 20 Juni 2016.
Di Kementerian Perhubungan, delegasi diterima dua Staf Khusus Menteri Perhubungan yakni Dewa Made Sastrawan (Staf Khusus Hubungan Internasional) dan Hadi Mustofa Djuraid (Staf Khusus Bidang Keterbukaan Informasi Publik).
Sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan diterima langsung Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, S.T dan staf.
Delegasi terdiri dari unsur PHDI Pusat, beberapa organisasi yang peduli budaya dan spiritualitas Hindu, terkait keberadaan Kawasan Suci Teluk Benoa, yang telah diputuskan dalam Pasamuhan Sabha Pandita PHDI.
Beberapa waktu sebelumnya, Keputuasan tentang Kawasan Suci Teluk Benoa telah disampaikan kepada senator Bali Gede Pasek Suardika dan Kapolda Bali .
Adapun delegasi PHDI hadir Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, Wakil Dharma Adhyaksa Ida Mpu Siwa Budha Daksa Darmita dan Ida Rsi Bujangga Hari Anom Palguna, Dharma Upapati Paruman Pandita PHDI Badung, Ketua Sabha Walaka Putu Wirata Dwikora, anggot Sabha Walaka Putu Erlangga Mantik.
Ketua Sabha Walaka PHDI Putu Wirata dalam siaran persnya menyatakan, usai menyampaikan aspirasi masyarakat Bali, juga mengingatkan, bahwa penolakan reklamasi Teluk Benoa yang telah memasuki tahun ketiga ini.
Hal itu, telah menimbulkan ekses dan kerawanan yang bisa saja memicu konflik horizontal.
Diantaranya, ketegangan ormas besar yang berbeda, yang diam-diam sebetulnya terkait pro-kontra reklamasi.
Sementara sejumlah eksponen mulai menyuarakan ‘’Perlawanan Puputan’’ terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dipublikasikan dalam baliho-baliho tolak reklamasi serta menjaga Kawasan Suci Teluk Benoa.
‘’Denyut aspirasi masyarakat Bali di lapangan, kiranya patut diperhatikan dan disimak dengan cermat oleh pemerintah Pusat,” katanya,
Pasalnya, Bali punya sejarah Puputan yang eksesnya bisa sangat mengerikan, Kalau aspirasi yang diabaikan bergeser menjadi amuk yang tidak terkendali.
Bali punya sejarah itu, seperti tertulis di beberapa literatur,’’ kata Wirata sembari memaparkan diantara Perang Puputan adalah Puputan Jagaraga di Buleleng (Gusti Agung Jelantik).
Juga Puputan Tabanan (Sagung Wah), di Puputan Klungkung (Dewa Istri Kanya), Puputan Badung (Gusti Ngurah Made Agung),Puputan Margarana (Gusti Ngurah Rai). Perang Puputan dan spiritnya bisa disamakan dengan Jihad di kalangan Islam, dan spirit Puputan yang anarkis bisa menjadi amuk yang tidak terkendali.
Sebagaimana disampaikan Wirata, usai mendengar hal itu, Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa menyatakan ‘’merinding’’ mendengar paparan delegasi.
Untuk itu, dia berjanji akan menyampaikan semua aspirasi dan paparan secara utuh kepada Menteri Perhubungan..
Sementara Dirjen Pengelolaan Tata Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan, masalah reklamasi –termasuk Reklamasi Teluk Benoa – telah mendapat atensi khusus dari Presiden Joko Widodo, untuk dipelajari secara seksama.
Mereka berkomitmen menyampaikan dan mengolah semua aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh delegasi Bali. Setelah Hari Raya Lebaran, akan turun langsung ke lapangan untuk mendapat data dan mendengarkan suara masyarakat. (rhm)
