Perpanjang Izin Lokasi Teluk Benoa, ForBali Kecewa Sikap Menteri Susi

I Wayan Gendo Suardana(dok.kabarnusa)

Kabarnusa.com –
ForBALI menyatakan
kekecewaanya terhadap pernyataan Menteri Susi Pudjiastuti mengenai
perpanjangan izin lokasi di Teluk Benoa.

Diketahui, perpanjangan izin lokasi
ini, terjadi secara otomatis sejak 14 juli 2016 yang lalu yang merupakan
masa jatuh tempo jawaban dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

ForBALI menilai Menteri Susi pro dengan rencana reklamasi Teluk Benoa dengan membiarkan permohonan perpanjangan izin lokasi.

Padahal,
dalam beberapa kali kesempatan (29/2/2016 dan 13/7/2016) Kementerian
kelautan dan perikanan bertemu langsung dengan pihak masyarakat adat
yang menyampaikan penolakan rencana reklamasi.

Keberatan mereka terhadap kebijakan Kementerian KKP yang membiarkan perpanjangan izin
lokasi mengabaikan UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kemudian, pasal 17 yang
mengatakan “Izin lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem
pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional.

“Dengan
perpanjangan izin lokasi reklamasi tersebut, maka Menteri Susi
Pudjiastuti telah mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat,” tegas
Koordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) I Wayan Gendo
Suardana dalam siaran pers diterima kabarnusa.com Selasa 19 Juli 2016.

Selain
itu, Menteri Susi dinulai menutup mata soal kelestarian ekosistem
pesisir yang seharusnya juga menjadi pertimbangan utama dalam memberikan
izin lokasi reklamasi sebagai bagian dari perizinan reklamasi.

Mengacu
Perpres No 122 Tahun 2012 Pasal 11, rencana induk reklamasi harus
memperhatikan pranata sosial, kondisi ekosistem pesisir dan kearifan
lokal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki waktu dan materi yang cukup untuk memahami ada penolakan dari masyarakat.

“Seharusnya
pihak kementrian meninjau ulang apa yang dilakukan pemegang izin lokasi
selama 2 (dua) tahun ini dan mempertimbangkan serius aspek sosial yang
tidak akan dapat dipenuhi olehnya,” sambung Gendo.

Terkait
penyataan Susi yang mengatakan, izin secara otomatis akan diperpanjang
sebab izin tersebut merupakan hak daripada pengusaha, pria yang akrab
disapa Gendo ini menyatakan, “Kementerian Kelautan dan Perikanan
selayaknya bersikap bijaksana dalam mengeluarkan keputusan terkait
reklamasi Teluk Benoa.

Sudah menjadi mandat Kementerian Kelautan
dan Perikanan  untuk memperhatikan berbagai macam aspek seperti
kelestarian ekosistem pesisir, kearifan lokal, kehidupan dan penghidupan
masyarakat pesisir,”

Kata Gendo, tindakan Menteri Susi yang mengabaikan Undang-Undang ini mengundang tanya bagi banyak kalangan.

“Ibu
Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP wajib tunduk dan menjalankan UU
dalam memberikan izin lokasi, dalam hal ini Pasal 17 UU Nomor 1 tahun
2014 yang wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan
pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional,” tegas dia.

Sudah seharusnya, berlaku transparan terhadap proses pembuatan kebijakannya.

“Bagaimana
Beliau sampai memutuskan bahwa izin lokasi reklamasi harus diberikan
kepada pengusaha walaupun sudah banyak penolakan dari rakyat Bali,”
tukas Gendo dengan nada kecewa. (kto)