Sempat Terganjal Birokrasi, PSI Bali Rampungkan Verifikasi Kemenkum HAM

12 Juni 2016, 22:16 WIB
Ketua
DPD PSI Bali I Nengah
Yasa Adi Susanto menyerahkan berkas verifikasi Kemeenkum HAM kepada
Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka untuk dikirim ke pusat (foto:Kabarnusa)

Kabarnusa.com –
DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali telah merampungkan semua
proses verifikasi Kemenkum dan HAM mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pemilu 2019.

Ketua DPD PSI Bali I Nengah
Yasa Adi Susanto mengaku bersyukur telah merampungkan semua persyaratan
administratif untuk proses verifikasi selanjutnya ke tingkat pusat.

“Sudah
mendekati 60 persen verifikasi Kemenkum Ham, minus Kabupaten Jembrana, kita lepas
dulu,” katanya saat jumpa pers dan buka puasa di Denpasar Minggu
(12/6/2016).

Diakuinya, proses untuk bisa merampungkan verifikasi
itu bukanlah pekerjaan mudah. Kader PSI harus berjibaku, berdarah-darah
mengurus semua hal administrasi kepartaian.

“Sangat berat, tapi syukurnya bis kita lalui,” tandas Bro Adi sapaan khas untuk kader pria PSI.

Adapun kendala dihadapi di lapangan, masih ada birokrasi yang sulit ditaklukkan di tingkat kecamatan.

“Ada
yang masih ketakutan mengeluarkan SKT dan SKB, meskipun jelas-jelas ada
Surat Kemenkum HAMyang menjelaskan, proses verifikasi parpol, syukurlah
sudah 60 persen rampung,” tegasnya lagi.

Untuk tingkat Kabupaten sudah di atas 50 persen atau diatas ketentuan, bisa diselesaikan dengan baik.

Di mana sesuai ketentuan, untuk target kecamatan tercapai 50 persen sedangkan untuk kabupaten 70 persen.

Meskipun
kendala cukup banya, Bro Adi mengapresiasi kegigihan kader PSI yang
didominasi kaum muda atau di bawah 40 tahun, yang tak kenal lelah
akhirnya bisa menyelesaikan salah satu gawe besar untuk organisasi
kepartaiaan.

Selanjutnya, semua berkas verifikasi dari kecamatan
hingga 8 kabupaten dan kota se-Bali, diserahkan Ketua DPP PSI Isyana
Bagoes Oka yang hadir dalam pertemuan itu.

Selanjutnya, semua
berkas administrasi untuk kelengkapan verifikasi parpol akan dikumpulkan
dan pada pertengahan Juli mendatang diserahkan ke Kemenkumham di
Jakarta. (rhm)

Berita Lainnya

Terkini