Denpasar – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mualim Pelayaran Rakyat (MPR) dan Juru Motor Pelayaran Rakyat (JMPR) di Denpasar Senin 2 Agustus 2026.
Dipimpin langsung Kepala Kantor KSOP Kelas II Benoa, Aprianus Hangki, program ini dirancang khusus untuk merespons kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayaran rakyat secara adaptif di tengah kesibukan kerja para pelaut.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, serta program peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Selain itu, landasan operasional diperkuat melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 34 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Penerbitan Sertifikat Mualim Pelayaran Rakyat dan Juru Motor Pelayaran Rakyat.
Penguatan kewenangan juga didasarkan pada Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor AL 526/2/13/3/2026 tertanggal 23 Mei 2026 mengenai perpanjangan kewenangan penerbitan sertifikat MPR dan JMPR di Kantor KSOP Kelas II Benoa.
Dalam laporan pembukaannya, Aprianus Hangki menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki beberapa tujuan krusial, antara lain untuk meningkatkan kompetensi Mualim Pelayaran Rakyat dan Juru Motor Pelayaran Rakyat agar lebih profesional dan tersertifikasi.
Di samping itu, diklat ini bertujuan memperdalam pemahaman peserta mengenai aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.
“Melalui diklat ini, kami ingin memastikan bahwa tenaga pelaut yang dihasilkan benar-benar kompeten, profesional, dan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Aprianus di hadapan para 91 peserta
Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, terhitung mulai tanggal 3 Agustus hingga 7 Agustus 2026, bertempat di Puri Indah Hotel, Denpasar.
Namun, terdapat satu hal yang unik dan berbeda dari pelaksanaan diklat pada umumnya. Aprianus menjelaskan bahwa kegiatan di Bali ini dirancang secara fleksibel guna menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.
“Ini adalah pelatihan yang agak berbeda dengan yang lain. Seyogianya pelatihan pendidikan dilaksanakan pagi hari sampai dengan sore. Tapi di Bali agak berbeda, kami memutar itu. Kami mengikuti kondisi yang ada di lapangan,” ungkap Aprianus Hangki.
Sebagian besar peserta diklat merupakan para pekerja yang sehari-harinya beraktivitas di atas kapal-kapal wisata dan kapal pelayaran rakyat di perairan Bali.
Mereka harus bersiaga di kapal mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 18.00 sore. Oleh karena itu, berkat koordinasi yang erat dengan pihak asosiasi, pihak penyelenggara sepakat untuk menjadwalkan sesi kelas pelatihan pada malam hari.
Langkah ini diambil agar para pelaut tetap dapat mengikuti pekerjaan harian mereka tanpa harus kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi formal mereka.
Berdasarkan data registrasi yang dihimpun panitia, jumlah pendaftar awal pelatihan MPR dan JMPR ini mencapai kurang lebih 180 orang. Namun, karena keterbatasan kapasitas ruangan diklat, pada angkatan pertama ini peserta yang berhasil diseleksi dan hadir langsung di ruangan berjumlah 91 orang, yang terdiri atas:
Mualim Pelayaran Rakyat (MPR): 61 orang
Juru Motor Pelayaran Rakyat (JMPR): 30 orang
Total Kehadiran Angkatan Pertama: 91 orang
Seluruh peserta merupakan tenaga kerja profesional yang mengoperasikan kapal-kapal wisata serta kapal pelayaran rakyat di berbagai wilayah perairan Bali.
Meskipun harus melalui jadwal kerja yang padat seharian penuh di kapal dan dilanjutkan mengikuti kelas pelatihan hingga malam hari, semangat para peserta terpantau sangat tinggi dan diapresiasi penuh oleh pimpinan KSOP Benoa.
Materi pelatihan yang diberikan dirancang secara komprehensif untuk membekali para pelaut dengan pengetahuan teknis maupun regulatif yang mendalam.
Kurikulum meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, keselamatan pelayaran, navigasi dasar, perizinan kapal, pencegahan pencemaran laut, tugas dan tanggung jawab MPR/JMPR, serta sesi praktik dan evaluasi kompetensi.
Adapun pemateri dan narasumber yang dihadirkan berasal dari instansi pemerintah, akademisi, serta praktisi pelayaran berpengalaman yang memiliki keahlian spesifik di bidangnya masing-masing.
Menutup laporannya, Aprianus Hangki menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian diklat secara disiplin, aktif, dan penuh tanggung jawab sehingga target peningkatan kualitas SDM maritim nasional dapat tercapai dengan gemilang. ***
