Jakarta -Di tengah dinamika perubahan kelembagaan yang terus berlangsung, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (H2IP) menggelar apel pagi gabungan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum, Profesor Eddy Hiariej.
Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi seluruh pegawai, termasuk jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang mengikuti secara virtual, untuk bersilaturahmi, berbagi informasi strategis, dan membangun sinergi yang lebih erat.
Apel pagi ini bukan sekadar rutinitas, namun cerminan komitmen untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama.
Wakil Menteri Hukum Profesor Eddy Hiariej menjelaskan KUHP baru sebagai upaya mengubah cara pandang baru terhadap hukum.
ASN berperan penting dalam mensosialisasikan perubahan ini secara efektif dalam pengimplementasiannya yang menjadi langkah penting demi mewujudkan cita-cita bangsa dalam menciptakan negara yang lebih adil dan responsif memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ada lima misi utama dalam lahirnya KUHP baru ini, yang diharapkan membawa perubahan positif bagi sistem hukum kita,” tutur alumnus UGM itu.
Misi yang pertama adalah demokratisasi, yang ke-dua adalah dekolonialisasi, yang ke-tiga adalah harmonisasi, ke-empat adalah konsolidasi dan terakhir, modernisasi.
Prof Eddy menekankan pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan, terutama bagi Aparat Penegak Hukum dan masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami sepenuhnya substansi dan semangat pembaruan yang menjadi landasan [kebijakan/program yang dimaksud].
Wamenkum juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk mengimplementasikan efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN sesuai dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pembatasan belanja non-prioritas.
Prof Eddy mengajak jajarannya untuk tetap memberikan kinerja dan pelayanan terbaik. Kualitas kinerja tidak hanya dipengaruhi anggaran, tetapi juga bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada, bekerja lebih cerdas, dan memastikan setiap kebijakan memberikan hasil optimal meski dengan sumber daya terbatas.
Pembatasan anggaran mendorong inovasi, mencari cara baru yang lebih efektif, dan memastikan setiap kebijakan tetap memberikan hasil optimal. ***