Analisa Data Terintegrasi Sebagai Landasan Pemulihan Aktivitas Masyarakat Produktif COVID-19

Pakar Informatika Penyakit Menular dan Epidemiologi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah/BNPB

Jakarta – Sistem informasi terintegrasi bernama Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) untuk analisa data yang kemudian dijadikan sebagai landasan pemulihan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 telah digunakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Diketahui, sistem informasi terintegrasi bernama Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) untuk analisa data yang kemudian dijadikan sebagai landasan pemulihan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

Melalui sistem tersebut, pelaporan data dari daerah hingga ke pusat dapat lebih cepat, sehingga dapat memaksimalkan kinerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko-risiko maupun daerah rawan yang ada di sekitarnya.

Pakar Informatika Penyakit Menular dan Epidemiologi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, sistem BLC telah mencatat sebanyak 39.000 data penyelidikan epidemiologi hingga Sabtu (30/5).

“Sampai dengan hari ini, sistem Bersatu Lawan COVID telah mencatat sebanyak 39.000 data penyelidikan epidemiologi,” ungkap Dewi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5).

Data penyelidikan tersebut berasal dari Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif, kontak erat pelaku perjalanan yang di dapatkan dari Puskesmas, Rumah Sakit (RS) dan Dinas Kesehatan.

Selain itu data dari sistem tersebut juga diintegrasikan dengan RS Online di bawah koordinasi Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Untuk konfirmasi. kasus, sistem BLC telah terintegrasi dengan sistem Orlitbangkes dan datanya juga sudah dibersihkan dan di-cleaning oleh sistem surveilans dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan.

Selain itu, sistem BLC juga mencatat seluruh data logistik, mulai dari data gudang, logistik RS dan laboratorium, dan ketersediaan barang serta distribusinya.

“Ini adalah contoh yang sangat baik di mana koordinasi dan kolaborasi melahirkan sebuah sistem terintegrasi yang memudahkan kita untuk menjadi navigasi pengambilan keputusan kedepannya,” jelas dia.

Dari keseluruhan data sistem BLC tersebut kemudian dihimpun, diberikan bobot, dilakukan scoring untuk kemudian dijadikan landasan apakah sebuah daerah, sebuah wilayah memiliki resiko kenaikan kasus COVID rendah, sedang, atau tinggi.

Dalam hal ini, pemerintah telah menargetkan penurunan kasus hingga 50 persen, di mana hal itu harus terus dipantau setiap minggunya, termasuk kasus ODP dan PDP di tengah masyarakat.

“Target penurunan adalah 50 persen. Di sini kita bisa lihat setiap minggunya berapa persen penurunannya dan tercatat kurang lebih 40 persen. Begitu juga dengan kasus ODP dan PDP, kita lihat berapa banyak jumlah penurunan kasusnya yang ada di masyarakat,” ujar Dewi.

Selain dari jumlah kasus positif, Gugus Tugas juga memonitor data yang meninggal dunia, baik dari pasien positif, ODP maupun PDP setiap minggunya melalui sistem BLC.

“Kami juga melihat dari jumlah orang yang meninggal. Meninggal dari kasus pasien positif maupun meninggal dari pasien ODP dan PDP. Target penurunan adalah 50 persen dan semua juga sudah tercatat di dalam sistem: setiap minggunya berapa penurunan yang dapat terjadi di sebuah daerah,” jelas Dewi.

Hal yang harus dipantau adalah kenaikan kesembuhan di suatu wilayah. Kesembuhan ini berlaku untuk pasien positif dan yang kedua adalah untuk ODP yang selesai pemantauan atau PDP yang selesai pengawasan.

“Targetnya adalah yang positif hanya 5%, jika yang positif mencapai 5% maka menunjukkan bahwa sudah baik, penularan yang ada di masyarakat dapat terkontrol dengan baik,” sebut Dewi.

102 Wilayah Aman

Dari indikator tersebut, sudah ada 102 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menunjukkan dalam kondisi aman untuk pemulihan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Kendati sudah dinyatakan aman, namun Dewi juga mengingatkan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang sifatnya dinamis. Oleh sebab itu, dia meminta agar masyarakat dapat tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan di setiap lini sektor yang ada. (ahs)