Badung– Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati menyebutkan nilai transaksi Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS telah mencapai Rp24,97 triliun,”
“Sedangkan dari volume transaksi QRIS tembus hingga 1,59 miliar,” sebut Fitria Irmi Triswati saat sosialisasi QRIS Tuntas digelar Bank Indonesia di Alila Seminyak, Bali Jumat 8 Desember 2023
Dari Volume transaksi tersebut kata Fitria Irmi Triswati sudah melampaui target Bank Indonesia atau hingga Oktober 2023.
BI mencatat sejak Januari-Oktober 2023, total volume transaksi QRIS sebesar Rp 1,59 miliar. Jumlah sebesar ini sudah melampaui target QRIS 2023 yang Rp1 miliar transaksi.
Kata Fitria Irmi Triswati, jumlah ini sudah lebih cepat dari perkiraan Bank Indonesia yakni sampai akhir tahun 2023 ini.
Lebih lanjut disampaikan dari sisi jumlah pengguna tercatat hingga Oktober 2023 juga telah mencapai 43,44 juta atau setara dengan 92% dari total target sampai akhir tahun ini sebanyak 45 juta.
Dari jumlah merchant telah mencapai hingga 29,63 juta.
Yang menarik, sebagian besar pengguna itu adalah merchant yang berasal dari UMKM sebesar 91,9%.
” Porsi usaha mikro 55,70%, kecil 30,17%, menengah 6,02%, dan besar 3,74%,” sebutnya.
Diketahui, Bank Indonesia resmi meluncurkan QR Indonesia Standard (QRIS) saat peringatan HUT RI ke-74 pada 19 Agustus 2019.
Kekinian, QRIS sudah berkembang hingga bisa digunakan di luar negara, atau yang dikenal dengan QRIS antar negara.
Sistem QRIS juga telah diperluas fitur layanannya menjadi QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau QRIS Tuntas sejak 17 Agustus 2023.
“Kita semua bangga menjadi saksi sejarah digitalisasi sistem pembayaran ekonomi digital yang terintegrasi,” katanya menegaskan.
Kehadiran QRIS sangat mendukung UMKM di Indonesia dan membangun ekosistem pembayaran digital yang terintegarsi.
Dalam Sosialisasi QRIS Tuntas yang dihadiri jurnalis nasional dan lokal di Bali itu dilanjutkan pula dengan demo penggunaan aplikasi QRIS Tuntas dari perbankan seperti transfer uang dan pembayaran yang telah diakses para pelaku usaha termasuk UMKM di Pulau Dewata.***