BKKBN dan Kemenkes Daulat Bali Jadi Percontohan Nasional Bidang Kesehatan

Badung – Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN memberi apresiasi dan mendaulat Provinsi Bali sebagai percontohan nasional di bidang kesehatan.

Hal tersebut terungkap saat digelar Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yang bertemakan ‘Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali Melalui Transformasi Kesehatan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045’

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM. Mahendra Jaya membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah Tahun 2024 di Harris Hotel, Sunset Road, Kuta, Badung pada Selasa 4 Juni 2024.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengapresiasi Bali dan kagum dengan pencapaian Bali nyaris semua aspek berada di peringkat teratas secara nasional.

Selain stunting yang rendah, juga Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang dapat menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

“Bali bisa dikatakan best practice untuk bidang kesehatan di indonesia,” katanya.

Bonus demografi dimana Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang menurut Hasto juga merupakan tantangan besar untuk menciptakan SDM yang sehat dan berkualitas.

“Dan bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga mentalnya harus jadi perhatian karena percuma fisiknya baik tapi mentalnya tidak, jiwanya harus kuat juga,” tukas Hasto.

Hasto dalam kesempatan tersebut juga memuji Program Desa Peduli Gigi (Deligi) yang dilaksanakan Pemprov Bali bekerjasama dengan TP PKK guna mendukung program Indonesia bebas karies 2030.

“Saya kira sangat keren itu dan luar biasa terobosan yang dilakukan Bali,” katanya lagi.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi yang menyebut Bali paling dekat dengan visi Indonesia Maju dimana sektor kesehatan menjadi poin penting untuk Indonesia menjadi negara maju dan memanfaatkan puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an.

“Bali sangat cocok untuk jadi percontohan karena hampir semua indikatornya, Bali berada di posisi teratas dan diatas angka nasional,” kata Endang.

Endang Sumiwi menyarankan agar ke depan kebijakan dan program kesehatan di Bali harusnya sudah tidak berpatokan pada program nasional namun sudah mulai berpatokan pada negara-negara yang maju di sektor kesehatan seperti Jepang dan Korea Selatan.

“Bali harus kejar target sejajar dengan negara-negara maju untuk bidang kesehatan,” kata Endang Sumiwi menegaskan.

Pada rakor, Pj Gubernur Mahendra Jaya mengajak instansi, insan kesehatan hingga masyarakat turut ‘ngrombo’ menyelesaikan sejumlah permasalahan di bidang kesehatan yang masih jadi ‘PR’ di Bali.

Kata Mahendra Jaya, masih banyak kasus penyakit yang cukup tinggi seperti demam berdarah, TBC, dan rabies hingga penyakit degeneratif kanker, diabetes melitus.

“Penyakit tersebut berdasarkan data jadi penyebab utama kematian,” katanya menambahkan.

Penyakit-penyakit tersebut semestinya dapat dicegah apabila dilakukan usaha promotif dan preventif yang kuat mulai dari masyarakat dan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai di seluruh Kabupaten/Kota.

“Semangat kita bersama, ngrombo yang artinya gotong royong, namun tak hanya gotong royong namun ada kehormatan, ada kebanggaan dalam menyelesaikan sesuatu bersama,” ujarnya lagi.

Rakor Kesehatan menghadirkan instansi pemerintahan, RS, hingga kalangan akademika tersebut penting dilaksanakan dalam rangka menyamakan cara pandang dan merumuskan cara kerja.

Kata dia, hal ini menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2024, yang telah mengingatkan kembali, bahwa Indonesia pada tahun 2030-an memiliki kesempatan untuk menjadi negara maju dengan adanya bonus demografi usia produktif.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu kuncinya adalah kesehatan,” tegas Mahendra Jaya.

Jika semua sehat, maka apapun bisa dikerjakan. Kalau sehat, makan sambal dan tempe saja akan terasa nikmat.

Pj Gubernur Bali menuturkan bahwa upaya penanganan stunting terus didorong guna menghasilkan Sumber Daya Manusia yang sehat dan berkualitas.

Semaksimal mungkin berupaya tidak boleh ada bayi/balita stunting, meskipun dalam data Bali yang terbaik dalam penanganan stunting namun tidak boleh terlena.

Diharapkan kedepan tidak ada lagi ditemukan bayi atau balita stunting di Bali. Mengacu pada angka prevalensi Balita stunting di Provinsi Bali sebesar 7,2% sesuai hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI 2023) dan terendah di Indonesia.

Pj. Gubernur juga menyebut Provinsi Bali telah melaksanakan Kick Off Program Integrasi Layanan Primer (ILP) pada Tanggal 20 Maret 2024 dalam rangka memberikan komitmen dalam pelaksanaan Integrasi Layanan Primer agar krama Bali mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif.

“Terima kasih kepada para Bupati/Walikota, Camat, dan Perbekel se-Bali, karena telah memiliki komitmen yang sama dengan provinsi untuk menuntaskan stunting serta menyiapkan ILP dengan baik,” katanya.

Harapannya Sinergitas Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali melalui Transformasi Kesehatan dapat terjalin dengan baik sehingga Bali dapat mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. ***