Hanya Ada Satu HKTI di Bali

Ketua DPP HKTI Bali Prof. Dr. Nyoman Suparta, memperlihatkan copy surat keterangan terdaftar HKTI di Kemenkumham dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Bali

Kabarnusa.com – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Bali hanya satu, yakni HKTI versi Prabowo Subianto sesuai keputusan Mahkamah Agung dan telah  diakui oleh pemerintah melalui Kemenkumham. DPN HKTI versi Prabowo telah mengadakan Munas di Bogor yang saat ini dipimpin oleh Fadli Zon

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) HKTI Bali Prof. Dr. Nyoman Suparta mengemukakan hal itu saat jumpa pers, Sabtu (16/4/2016) siang, di Warung Cau Chocolate, Desa Cau, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali seusai melakukan kunjungan lapangan ke Simantri 365 Desa Antapan, Baturiti.

“Hal ini perlu kami jelaskan guna menghindari kesimpangsiuran dualisme kepengurusan HKTI. Hanya ada satu HKTI di Bali,” tegasnya.

Suparta yang sudah dua periode memimpin HKTI Bali ini menuturkan, awalnya hanya ada satu HKTI  yakni yang Ketua Umumnya Prabowo Subianto. Ketika Prabowo akan kembali dipilih menjadi Ketua DPB HKTI periode 2010 – 2015 saat Munas di Bali, ada pihak-pihak yang melakukan munas tandingan yang memilih Oesman Sapta sebagai Ketua DPN HKTI.

“Sejak saat itu, masyarakat mengenal ada dualisme HKTI di Indonesia, yakni HKTI versi Prabowo dan versi Oesman Sapta,” terangnya.

Menurut Suparta, terkait dualisme tersebut, DPN HKTI Oesman Sapta sempat menggugat DPN HKTI Prabowo Subianto di pengadilan. Ternyata, Mahkamah Agung melalui Keputusan MA No. 718 K/Pdt.Sus – HKI/2015 tertanggal 27 Januari 2016, telah memutuskan menolak gugatan yang dilakukan DPN HKTI Oesman Sapta.

“Adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka saat ini hanya ada satu HKTI yakni HKTI versi Prabowo yang saat ini dipimpin Fadli Zon,” tegasnya

Selain itu, DPN HKTI versi Prabowo juga sudah terdafar di Kemekumham No. 01-00-00/28/D.IV/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016. Demikian juga nama HKTI sudah terdaftar di Kemenkumham tertanggal 18 Juni 2012 dan untuk logo HKTI tertanggal 24 Juni 2013.

Demikian juga HKTI untuk kepengurusannya di Bali, sudah didaftarkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No: 00-220-00/005/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015.

“Dengan penjelasan ini, saya harap tidak ada lagi keraguan dan kesimpangsiuran tentang HKTI, karena hanya ada satu HKTI yang suah memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui pemerintah,” pungkasnya. (gus)