Imigrasi Buleleng Buru 2 WNA Perancis Pemeran Video Asusila di Karangasem

Buleleng – Kantor Imigrasi Buleleng mengungkap identitas dua warga negara (WN) Perancis yang diduga terlibat dalam pembuatan video asusila di sebuah penginapan di Kabupaten Karangasem, Bali.

Kedua WNA berinisial EMC, pemeran perempuan, dan JPS, pemeran laki-laki, kini masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI) keimigrasian. Langkah ini dilakukan agar petugas di pintu masuk Indonesia dapat mendeteksi keduanya jika kembali ke Tanah Air.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, mengatakan, identitas keduanya diketahui melalui penelusuran siber dan pemeriksaan data keimigrasian setelah video berdurasi 13 menit itu viral di media sosial.

“Terhadap dua orang yang terlibat dalam video tersebut, saat ini telah kami masukkan ke dalam aplikasi Subject of Interest hasil koordinasi sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan dimasukkannya data ini, informasi perlintasan mereka secara otomatis terhubung dan tersebar di seluruh bandara serta pelabuhan internasional di Indonesia,” kata Ramdhani, Selasa (27/10/2026).

Berdasarkan catatan keimigrasian, EMC dan JPS masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 6 Januari 2026. Keduanya tercatat meninggalkan Indonesia pada 18 Januari 2026.

Imigrasi menduga video tersebut direkam di salah satu penginapan di Karangasem dalam rentang waktu kedatangan hingga keberangkatan mereka. Namun, konten itu baru diunggah ke platform dewasa sekitar Agustus 2026, ketika keduanya sudah berada di luar negeri.

Ramdhani menjelaskan, pencantuman nama dalam daftar SOI memungkinkan petugas mendeteksi keduanya apabila kembali ke Indonesia.

“Apabila mereka mencoba masuk kembali ke Indonesia, sistem akan langsung mendeteksi dan petugas di TPI akan melakukan pemeriksaan sementara. Selanjutnya, mereka akan diserahkan kepada Kantor Imigrasi Buleleng untuk menjalani proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Imigrasi menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing, termasuk melalui penelusuran di ruang digital. ***