Ini Alasan Masyarakat Minta Dana ForBali Diaudit

Yayasan Bumi Bali Bagus sampaikan aspirasi kepada Komisi Informasi Bali (foto:kabarnusa)

DENPASAR – Sejumlah elemen masyarakat bergabung dalam Yayasan
Bumi Bali Bagus meminta dilakukannya audit terhadap sumber-sumber
pendanaan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Teluk Benoa demi
transparansasi dan pertanggungjawaban publik.

Menurut Ketua
Yayasan Bali Bumi Bagus, Komang Gede Subudi, dana masyarakat yang digalang untuk mendanai berbagai kegiatan dan aksi-aksi
ForBali, perlu dibuka secara transparan.

“Yang kami sampaikan kepada
Komisi Informasi, untuk transparansi karena kami banyak menerima
pertanyaan masyarakat, bagaimana mungkin demo terus-terusan, katanya dana
sendiri, jadi perlu diaudit pihak berwenang, bukan kami,” katanya
di Kantor Komisi Informasi Bali Renon Denpasar Rabu (10/8/2016).

Pihaknya juga berharap, apa yang disampaikan itu bisa ditindaklanjuti pihak berwenang.

Menurutnya,
demo yang selama ini dilakukan sudah sangat mengganggu. Awalnya,
masyarakat atau wisatawan melihatnya sebagai karnaval budaya, namun lama kelamaan sudah mengganggu seolah mereka merasa
terusir atau tidak nyaman.

Pada prinsipnya, masyarakt
menginginkan adanya transparansi dari sisi penggalangan dana dari
demo-demo yang dilakukannya selama ini.

Subudi menegaskan, agar ada verifikasi, supaya tidak jadi fitnah mengingat, mengelola demo demikian besar tentu butuh dana.

“Kalau mereka (ForBali) sudah menjelaskan dana secara transparan, kami
tanyakan kembali transparansi kayak apa, tidak ada tuntutan, kami kecuali
menanyakan demo-demo itu sumber pendanaanya dari mana,” tukasnya..

Ketua
Komisi Informasi Publik Gede Astapa menyatakan, masyarakat berhak
mengajukan permohonan berkait informsi dana-dana publik yang
dikelola lembaga publik.

Sesuai makanisme, masyarakat baik perorangan,
kelompok, badan hukum bisa menanyakan sumber pendaanan yang dipergunakan
lembaga publik.

Mereka bisa bersurat kepada lembaga tersebut ditembuskan ke Komisi Informasi, mempertanyakan penggalangan dana
masyarakat. Jika selama 10 hari tidak ditanggapi, bisa berkirim surat
kembali selama tujuh hari.

Jika tidak ditanggapi lagi, baru
bersurat ke Komisi Informasi untuk diregsiter sebagai sengketa publik.
Komisi Informasi punya waktu selama 100 hari untuk menyelesaikan
sengketa itu itu baik lewat mediasi dan sidang-sidang.

Astapa
menegaskan, karena ForBali mengumpulkan atau menggalang dana masyarakat
maka sah sebafai badan publik sehinga ada transparansi.

Sumbangan
apakah berwujud uang atau barang baik untuk perjuangan atau kepentingan
tertentu, bisa dikategorikan menghimpun dana masyarakat sebagaimana
diatur dalam UU No 14 Tahun 2008.

Hingga berita ini ditulis,
belum diperoleh konfirmasi dari pihak ForBali terkait desakan audit yang
yang disampaikan Bali Bumi Bagus. (rhm)