Kepala LKPP: Perhatian Akademisi Terhadap Sektor Pengadaan Barang Masih Minim

NUSA DUA – Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah belum
terlalu banyak mendapat perhatian kalangan akademisi atau kampus padahal
sektor ini memiliki peranan penting dalam pembangunan di Tanah Air.

Hal
itu disampaikan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah), Agus Prabowo saat International Public Procurement
Conference (IPPC) IPPC ke-7 di Nusa Dua Bali Rabu (3/8/2016).

Penyelenggaraan
IPPC ke-7 membuka kesempatan bagi seluruh peserta untuk dapat bertukar
informasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengadaan secara
tepat.

Para peserta diharapkan dapat menghasilkan
gagasan sekaligus sistem manajemen pengadaan yang berkualitas dalam
mendukung modernisasi dan reformasi pengadaan.

“Kita
tahu, konferensi khusus bagi para praktisi, akademisi, pengambil
kebijakan  dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah masih sangat
sedikit,” tuturnya.

Melalui International Public Procurement Conference, diharapkan bisa saling berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman.

“Saya
berharap, kegiatan ini akan dapat memberikan kontribusi nyata bagi
keberlanjutan reformasi pengadaan di Indonesia, “ tegas dia.

Selain itu, konferensi ini juga diharapkan dapat melahirkan pemikir-pemikir baru dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata
Agus, harus diakui, di Indonesia saat ini jumlah akademisi yang
memiliki perhatian terhadap sektor pengadaan masih sangat sedikit.

Hal itu juga terlihat dengan kurangnya disiplin keilmuan pengadaan di tingkat perguruan tinggi.

Kondisi
ini harus cepat berubah agar sektor pengadaan banyak muncul sumber daya
manusia berkualitas yang dapat melahirkan ide-ide baru yang segar dan
inovatif.

Selama lebih dari 10 tahun perhelatan IPPC,
jumlah pesertanya terus meningkat. Tercatat lebih dari 150 peserta, dari
kalangan akademisi, praktisi, maupun pemangku kebijakan dan sektor
swastadari berbagai negara turut hadir dalam acara ini.

Diketahui, konferensi dua tahunan yang memasuki putaran ketujuh ini digelar selama tiga hari dari 3-5 Agustus 2016.

Konferensi
mengusng tema “Trends In Public Procurement,” membahas sejumlah isu
yang sedang berkembang dari seluruh penjuru dunia.

Isu-isu
penting itu meliputi, reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah, tata
kelola, Regulasi dan Hal teknis pengadaan barang/jasa pemerintah,
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement).

Kemudian
isu pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai alat sosial/ekonomis,
inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah, desentralisasi dan
Sentralisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kemudian,
Modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta berbagi pengalaman
praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagi negara.

Sebanyak
95 hasil penelitian pun akan disampaikan dan didiskusikan. IPPC pertama
kali diselenggarakan di Florida, Amerika Serikat di tahaun 2004.

Agenda
dua tahunan ini kemudian berlanjut di Roma, Italia (2006), Amsterdam,
Belanda (2008), Seoul, Korea Selatan (2010), Seattle (2012) dan terakhir
kali diselenggarakan di Dublin, Irlandia pada tahun 2014.

Dalam penyelenggaraan di Irlandia, mayoritas peserta menyetujui agenda ini akan berlanjut di Bali, Indonesia pada tahun 2016. (rhm)