Literasi Fiskal Sejak Dini, Kanwil DJP Bali Bedah Alokasi APBN 2026 Lewat Ajang Pajak Bertutur

Denpasar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali memperkuat edukasi ekonomi dan keuangan negara melalui penyelenggaraan Pajak Bertutur Tahun 2026 yang mengusung tema “Pajak Kita: Energi Generasi Juara”.

Kegiatan edukatif ini difokuskan untuk membangun pemahaman literasi fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak dini bagi 525 peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga menengah di wilayah Provinsi Bali.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali, Putu Eko Prasetio, menyampaikan kegiatan serentak ini melibatkan sepuluh satuan pendidikan dari berbagai kabupaten dan kota.

Sekolah-sekolah tersebut mencakup SDN 1 Benoa dan SMAN 1 Kuta Utara di Badung, SDN 6 Kesiman dan SMAN 5 Denpasar, SMP Nasional Denpasar, SMPN 4 Melaya di Jembrana, SMAN 1 Baturiti di Tabanan, SMKN 1 Seririt di Buleleng, SMK PGRI 4 Denpasar, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali tingkat SMP.

Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menjelaskan pemanfaatan pemilihan SMP Nasional Denpasar sebagai salah satu titik lokasi didasarkan pada perluasan Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan yang mulai diimplementasikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di tahun 2026.

“SMP Nasional Denpasar merupakan salah satu dari enam SMP di Provinsi Bali yang terpilih sebagai sekolah piloting dalam pelaksanaan Program Inklusi Kesadaran Pajak pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Sejalan dengan program tersebut, Pajak Bertutur menjadi salah satu sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengenalkan peran dan manfaat pajak kepada generasi muda melalui cara yang lebih seru dan menyenangkan,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan bahwa pemahaman keuangan negara memegang peranan vital dalam menyokong berbagai prioritas pembangunan ekonomi nasional.

“Untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa seperti menghadirkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik, Indonesia membutuhkan energi fiskal yang kuat. Salah satu sumber utama energi pembangunan tersebut berasal dari kepatuhan pajak masyarakat,” imbuhnya.

Dalam sesi edukasi finansial, Penyuluh Pajak Kanwil DJP Bali, Ni Putu Ariasih dan Mohamad Arif Prasaja, menguraikan mekanisme pengelolaan keuangan negara menggunakan perumpamaan dompet fiskal untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap struktur APBN.

Ariasih memaparkan konsep pendapatan dan belanja negara pada dasarnya memiliki prinsip pengelolaan yang serupa dengan keuangan rumah tangga.

“Pemerintah juga memiliki dompet yang digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dompet tersebut disebut APBN, di mana uang yang masuk disebut Pendapatan Negara, sedangkan uang yang keluar disebut Belanja Negara,” jelas Ariasih.

Lebih lanjut, Mohamad Arif Prasaja merinci alokasi anggaran belanja pemerintah dalam APBN 2026 yang berfokus pada penguatan sektor-sektor produktif dan investasi sumber daya manusia sebagai fondasi perekonomian masa depan.

“Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari APBN 2026.

Dana tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk program strategis seperti Program Indonesia Pintar bagi 21 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa, Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa LPDP, riset, hingga program Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta penerima,” terang Arif.

Melalui pendekatan edukatif ini, Kanwil DJP Bali berharap literasi keuangan dan kesadaran pajak dapat tertanam kuat pada generasi muda, sehingga kelak mereka tumbuh menjadi warga negara yang berkontribusi aktif terhadap kemandirian ekonomi bangsa.***