Yogyakarta-Wacana Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan koordinasi penanganan bencana di Indonesia mendapat tanggapan positif sekaligus masukan strategis dari akademisi dan praktisi kebencanaan.
Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Prof. Dr. Dwikorita Karnawati, M.Sc., menilai langkah paling efektif untuk mempercepat sistem peringatan dini bencana geologi adalah dengan membentuk Kedeputian Vulkanologi di bawah struktur BMKG, tanpa harus melebur keseluruhan institusi Badan Geologi Kementerian ESDM.
Guru Besar Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar mandat dan fungsi utama Badan Geologi saat ini berfokus pada sektor tata lingkungan, air tanah, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
Oleh karena itu, peleburan total dinilai kurang efektif dan berpotensi membebani tugas operasional lembaga cuaca nasional tersebut.
“Yang dibutuhkan hanya Pusat Vulkanologinya. Jangan semuanya digabung, nanti malah BMKG harus mengurusi macam-macam. Jadi meng-upgrade, bukan menghancurkan,” ujar Dwikorita saat ditemui awak media di Gedung Pusat UGM, Rabu (9/9/2026).
Berdasarkan pengalamannya memimpin BMKG pada periode 2019 hingga November 2025, Dwikorita mengungkapkan tantangan terbesar dalam mitigasi bencana di Indonesia bukanlah pada ketersediaan instrumen semata, melainkan pada aspek teknis pertukaran data antarlembaga yang belum terintegrasi secara optimal.
Kendala operasional kerap muncul ketika proses sinkronisasi data pemantauan lintas instansi dilakukan.
“Datanya masuk, tapi tidak lengkap, metadata enggak ada, atau datanya masuk tapi tidak kontinyu. Bahkan lebih sering enggak masuknya datanya,” ungkapnya merinci persoalan teknis di lapangan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dwikorita menekankan pentingnya kehadiran satu sistem pengolahan data terpadu guna memastikan analisis risiko bencana dapat dieksekusi secara real-time. Menurutnya, ketersediaan data yang berkelanjutan dan akurat merupakan syarat mutlak bagi presisi sistem prediksi kebencanaan nasional.
“Kalau semuanya ada dalam satu sistem komputer, pemrosesannya akan menjadi cepat sehingga peringatan dininya bisa lebih cepat, lebih akurat. Enggak ada data, apa bisa cepat, tepat? Enggak ada monitoring, enggak bisa melakukan analisis, enggak bisa melakukan prediksi,” beber Dwikorita.
Sebagai solusi operasional, ia mendorong pembentukan Standar Operasional Prosedur bersama (Joint SOP), berkaca pada efektivitas koordinasi lintas sektor yang selama ini telah diterapkan antara BMKG dan Kementerian Perhubungan dalam sektor navigasi penerbangan. Ia juga menepis kekhawatiran bahwa restrukturisasi dan integrasi data ini akan berdampak pada pemangkasan alokasi anggaran penanganan bencana negara.
“Bencana saat ini semakin kompleks. Beberapa bencana terjadi bersamaan, sehingga membutuhkan fasilitas yang lebih andal dan selalu terpelihara,” tandasnya.
Wacana penataan ulang kelembagaan ini sebelumnya bermula dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (7/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden membuka peluang penggabungan fungsi Badan Geologi ke dalam BMKG demi merespons kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), sehingga menuntut soliditas koordinasi pemantauan aktivitas seismik gempa bumi dan erupsi gunung api secara nasional.
