Soal Mahasiswa Dibayar, Mahfud MD Tantang Pemerintah Buka-bukaan Siapa Aktor di Baliknya

Yogyakarta -Kabar mengejutkan datang dari kalangan mahasiswa UBK yang mengaku menerima sejumlah uang usai bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta.

Fenomena ini pun mendapat sorotan tajam dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (25/6/2026), Mahfud mengaku prihatin. Menurutnya, tindakan mahasiswa yang mau dibayar untuk urusan politik adalah hal yang sangat menyedihkan bagi dunia akademik.

Meski begitu, Mahfud mengakui bahwa dinamika seperti ini sebenarnya sudah ada sejak lama.

Dalam sejarah pergerakan mahasiswa, selalu saja ada kelompok yang keluar dari jalur idealis demi kepentingan tertentu. Ia mengingatkan bahwa intelektualitas bisa menjadi bumerang jika sudah disusupi kepentingan pragmatis.

Terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat menyinggung soal adanya pihak yang membiayai aksi unjuk rasa, Mahfud punya pandangan sendiri.

Ia menduga aktor di balik “transaksi” tersebut justru bisa saja berasal dari lingkaran dalam kekuasaan itu sendiri.

“Harusnya diomongkan langsung secara terang-terangan. Siapa yang membayar, apa kompetensinya, dan kebijakan apa yang ditolak? Kalau hanya bilang ‘mahasiswa dibayar’ terus tanpa kejelasan, bagaimana mau diperbaiki?” tegas Mahfud.

Mahfud pun mendesak pemerintah agar praktik mobilisasi mahasiswa dengan imbalan uang segera dihentikan demi kesehatan demokrasi. Ia juga mengimbau agar para mahasiswa, terutama yang berada di sekitar ibu kota, kembali fokus pada perjuangan murni sebagai agen perubahan.

“Sekarang, orang yang dibayar itu ada, tapi itu harus ditutup. Sebaiknya mahasiswa fokus pada perjuangan saja,” pesannya.

Sebagai pengingat, isu ini mencuat setelah viralnya video pengakuan sejumlah mahasiswa UBK yang mengaku menerima uang berkisar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta usai bertemu Wapres Gibran pada Senin (15/6/2026). Akibat kegaduhan ini, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhamad Abdi Maludin, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.***