ATMB Desak Gubernur Bali Lanjutkan Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata

Kabarnusa.com –
Aliansi Tokoh Masyarakat Bali (ATMB) mendesak pemerintah agar tetap
melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan akomodasi pariwisata di
wilayah Bali Selatan yang dilakukan sejak tahun 2013.

Demikian salah satu
pokok pikiran dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian dilakukan
ATMB, menyikapi pesatnya pembangunan industri pariwisata khususnya
sarana akomodasi.

Nyoman Mertha juru bicara ATMB menyatakan, ini
anggota ATMB mencapai 200 orang dari berbagai latar belakang, mulai
parwisata, akademisi, profesional, LSM, Sulinggih, PHDI dan lainnya.
Mereka yang bergerak di pariwisata, memiliki keprihatinan sama atas
kondisi kepariwisataan di Bali.

“Kami telah melakukan berbagai
kajian atas kondisi kepariwisataan di Bali dan ada beberapa rekomendasi
yang akan disampaikan kepada stakeholder,” katanya dalam sebuah diskusi
di Kuta Rabu 30 Maret 2016.

Bahkan, mereka juga telah
menyelesaikan kegiatan bertajuk “Suksma Bali” diantaranya, mempertemukan
tokoh parwisata, stakeholder dengan para petani di Bali, sebagai bentuk
kepedulian terhadap sektor pertanian.

Dalam kesempatan itu,
salah satu penggagas ATMB, Agung Suryawan Wiranatha menyampaikan hasil
kajian atau riset yang dilakukan, atas perkembangan kepariwisataan di
Bali.

Menurutnya, perkembangan pariwisata di Bali mengalami kemajuan pesat namun sulit dikontrol oleh pihak berwenang.

Perkembangan
pariwisata itu dipicu kedatangan wisatawan mancanegara yang rata-rata
tumbuh 15 persen per tahun. Tahun 2015, sebanyak 4 juta wisman datang
langsung  (Foreign visitor direct arrival).

Jumlah itu jika
ditambahkan, dengan wisatawan asing lainnya yang datang tidak langsung
melalui bandara domestik, pelabuhan, kapal cruise, diperkirakan mencapai
5,3 juta wisatawan.

“Jika ditambahkam wisatawan domestik sekira 7
jutaan maka Bali total menerima kunjungan sekira 12,3 juta wisatawan
tahun 2015,” sebut Suryawan.

Di pihak lain, tumbuhnya akomodasi
pariwisata seperti hotel, restoran yang diminati investor, juga membawa
dampak pada tata ruang wilayah, kota bahkan lingkungan.

Belum
lagi, dengan migrasi penduduk ke Bali yang tak terkendali, semakin
menambah beban bagi Bali yang juga menyebabkan terganggunya kenyamanan
sosial dan budaya masyarakat Bali.

“Daya tarik wisata ada yang
kurang mendapat perhatian sehingga keberadaanya kurang terawat dan tidak
teratur sehingga wisatawan merasa dibohongi,” sambun Ketua Paras Paros itu.

Belum
lagi, sarana dan prasarana infrastrukur publik lambat pertumbuhannya
mempengaruhi tingkat kepuasan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung
ke Pulau Seribu Pura ini.

Denga fakta tersebut, ATMB menelorkan beberapa rekomendasi yang akan dikirim ke stakeholder atau pemangku kepentingan pariwisata dan pemerintah.

“Penerapan
peraturan terkait pariwisata (Perda RTWP Bali dan Perda Kepariwisataan
Budaya Bali  secara konsisten dengan penegakan hukum yang tegas untuk
menjaga roh kepariwisataan Bali yang bersandarkan Tri Hita Karana
dijiwai Agama Hindu,” tegas Suryawan.

ATMB juga menegaskan,
kebijakan moratorium pembangunan fasilitas akomodasi parwisata
di Wilayah Bali Selatan yang dikeluarkan Gubernur Bali tahun 2012 agar
dilanjutkan.

Mereka meminta moratorium dilanjutkan gubernur
sampai 5-10 tahun mendatang di mana periode waktu itu, sesuai
berdasarkan hasil kajian ilmiah.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua PHRI Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati,
Ketua ASITA Ketut Ardana, Sabha Walaka PHDI Putu Wirata Dwikora, Ida
Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, Ketua Perguruan Sandi Murti Ngurah
Harta, Gusti Kade Sutawa (Ketua Aliansi Masyarakat
Pariwisata Bali), Made Suryawan dari Forum Studi Majapahit, Ketua PHRI
Badung Rai Suryawijaya dan lainnya, (rhm)