Bunda PAUD Bali Putri Koster Dorong Penguatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru TK
8 November 2026,
22:17
WIB
 |
| Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora |
Kabarnusa.com- Bali
Corruption Watch (BCW) sejalan dengan desakan berbagai elemen LSM dan
tokoh anti korupsi lainnya yang meminta Presiden Joko Widodo, agar
menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK di DPR.
Lembaga anti
korupsi di Bali itu melihat, dari substansi yang hendak direvisi di DPR,
tidak ada indikasi penguatan KPK, tetapi justru upaya untuk
mengkerdilkan dan melemahkan KPK.
Ketua BCW, PutuWirataDwikora menyatakan hal itu, menanggapi pembahasan revisi UU KPK di PR yang tertunda beberapa hari lalu.
Kata
dia, dari substansi yang hendak direvisi, baik yang sempat dibahas
dengan kalangan LSM dan perguruan tinggi beberapa tahun lalu maupun yang
sekarang berkembang di media massa,
“Indikasi melemahkan KPK
sangat kentarra. Wacana-wacana politik para anggota DPR yang mau
menguatkan KPK, sangat tidak bisadipercaya,’’ kata Wirata JUmat
(19/2/2016).
Menurutnya, beberapa butir revisi UU KPK menunjukkan
upaya untuk mengurangi kewenangannya serta mengendalikan kemandirian
KPK agar berada di bawah kendalil lembaga lain.
Mestinya jika ingin memperkuat lembaga superbodi itu, harus merealisasikan pembentukan KPK di
provinsi, perkuat dan efektifkan supervisi KPK di Provinsi.
Tujuannya,
membantu dan mengawasi Kepolisian dan Kejaksaan yang penanganan kasus
korupsnya cukup banyak tebang pilih dan berlarut-larut, atau bahkan
mendapat SP-3 secara janggal.
Diantara unsur yang patut dicurigai
sebagai pelemahan itu yakni pembatasan usia kerja KPK hanya selama 12
tahun, prioritas pada pencegahan, penanganan kasus korupsi yang Rp 50
miliar ke atas.
Juga, kewenangan mengeluarkan SP-3, penyadapan harus seijin Ketua Pengadilan, harus lapor keKejaksaan dan Kepolisian,
Kalau benar unsur-unsur itu yang termasuk titik berat pembahasan dalam revisi, tidak ada tanda-tanda untuk memperkuat KPK.
“Ini
Jelas memperlemah, sementara yang secara tidak langsung diperkuat
justru para pelaku korupsi, karena mereka akan lebih sulit diungkap,”
tukasnya.
Menurutnya, jika Jokowi tidak membantu menjaga
eksistensi KPK yang masih diperlemah dari kiri kanan, slogan revolusi
mental tidak akan jadi kenyataan, tapi hanya slogan semata.
‘’Kita
berharap, Presiden Jokowo menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK,
sebelum substansinya benar-benar diperbaiki,” tutupnya. (kto)
