Di-PHK, Puluhan Karyawan Hardy’s Mengadu ke Dewan Jembrana

Eks karyawan Hard’ys Jembrana menggelar orasi di Kantor DPRD setempat

JEMBRANA – Puluhan eks karyawan Hardys Negara yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 25 Januari 2018 mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (12/3/2018).

Mereka diterima Pimpinan Dewan beserta Komisi B DPRD Jembrana di ruang rapat dewan. Pertemuan dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali dan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.

Eks Karyawan Hardys Negara, Komang Widiartono menyatakan setelah Hardys diputuskan pailit dan manajemen beralih dibawah Artha Sedana, meraka belum pernah mengetahui pihak curator yang menangani.

Ketua SPSI Jembrana, Sukirman menyatakan kendati eks karyawan Hardys ini tidak terdaftar sebagai anggota SPSI, tetapi pihaknya terpanggil untuk memberikan bantuan terlebih seluruhnya merupakan warga Jembrana.

Pekerja sebenarnya sudah sempat melapor ke Pemkab Jembrana, tetapi mereka yang menjadi korban dan seharunya dibantu justru disuruh ke Denpasar. Pihaknya berharap curator berbaik hati bisa memberikan pesangon sesuai haknya seperti berdasarkan masa kerja.

Kebid Hubungan Industrial Kabupaten Jembrana, I Ketut Doster membenarkan 8 karyawan yang hadir ke kantornya, menyampaikan persoalan ini dan telah diteruskan ke tingkat provinsi.

Hanya saja, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali, Ketut Adiasa justru menyatakan belum ada pengaduan secara resmi dari eks karyawan ke mediator provinsi dan baru sebatas laporan dari Devi Rahmawati dari Artha Sedana pada 24 Februari 2018.

Menanggapi keluhan mereka, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, I Ketut Sugiasa menyatakan dewan siap mefasilitasi persoalan dihadapi warga Jembrana ini. “Kami minta Disnaker mencari data selengkap-lengkapnya terkait eks karyawan Hardys ini,” ucapnya seraya berharap semua eks karyawan Hardys di Bali bergerak memperjuangkan hak-haknya. (gsd)