Dinilai Langgar Etika dan Adat Papua, Aliansi Relawan Jokowi Desak Pencopotan Menteri Bahlil

Kordinator Umum Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat  Vinsen Kocu/Dok. Istimewa.

Papua Barat– Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Investasi/Kepala BPKM RI,Bahlil Lahadalia karena dinilai telah melanggar etika dan adat istiadat Tanah Papua.

Desakan itu disampaikan Kordinator Umum Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat  Vinsen Kocu.

Ihwal desakan itu berawal dari pernyataan Menteri Investasi/Kepala BPKM RI,Bahlil Lahadalia di media massa, yakni ‘barang apa jadi, pabrik saja kita pindahkan,apalagi batas wilayah itu’.

Pernyataan itu diinilai sangat Tidak bermarbat dan tidak terpuji sebagai seorang menteri yang notabene representasi orang Papua dalam kabinet Indonesia Maju .

“Kepada Bahlil, Anda bukan orang asli Papua, maka Anda tidak mengetahui secara kultur, budaya dan adat istiadat dan batas wilayah adat di setiap suku yang ada di Tanah Papua,” tandasnya dalam keterangan tertulis diterima Kabarnusa.com, Jumat (1/10/2021).

Lanjut Vinsen Kocu, saat Presiden Jokowi mengumumkan Kabinet Indonesia Maju tahun 2019, salah satunya adalah Bahlil, sejatinya, dia menyampaikan kepada media di Jakarta, perihal Bahlil.

“Bahlil bukan orang asli Papua dan dalam pernyataan saya, kalau Bahlil orang asli Papua mari kita sumpah adat,” tegas Alumnus Universitas Atmajaya Jakarta tahun 2002 ini.

Lebih lanjut Vinsen Kocu, menegaskan, Bahlil dinilai sudah melanggar etika dan adat istiadat Papua.

Atas hal itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi dan mengganti Bahlil sebagai Menteri Investasi, karena karena harkat dan martabat orang asli Papua itu dibayar mahal oleh adat.

“Untuk stabilitas politik dan keamanan di Papua agar aman dan nyaman, maka Bahlil segera dievaluasi dan segera diganti orang asli Papua,” tutup aktivis senior Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PKMRI) yang tinggal di Papua Barat ini. (rhm)