DPRD DIY Desak Alokasi Danais untuk Atasi 30,9 Persen Mahasiswa Rentan Miskin

Yogyakarta-Angka Partisipasi Kuliah (APK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan kenaikan tajam hingga mencapai 46 persen. Namun, capaian positif ini dibayangi oleh tantangan ekonomi yang serius.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 30,9 persen siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi di wilayah ini berada dalam kondisi rentan kemiskinan.

Persoalan ini mengemuka dalam forum diskusi pendidikan yang digelar di kantor DPRD DIY pada Rabu (12/8/2026). Tingginya minat warga untuk mengenyam pendidikan tinggi dinilai memerlukan intervensi kebijakan yang kuat agar tidak terhenti di tengah jalan akibat keterbatasan finansial keluarga.

Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro, mengungkapkan kekhawatirannya atas kontradiksi antara lonjakan minat kuliah dan tingginya angka kerentanan ekonomi tersebut. Menurutnya, akses terhadap pendidikan tinggi tidak boleh hanya dibatasi oleh kemampuan ekonomi masyarakat.

“Ini kekhawatiran saya. Jadi 46 persen kenaikan yang tajam, tetapi dibayang-bayangi 30 persen rentan dengan kemiskinan. Ini yang perlu jadi perhatian,” ujar Dwi dalam forum tersebut.

Sebagai solusi nyata, Dwi mendorong Pemerintah Daerah DIY agar mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Dana Keistimewaan (Danais) secara merata untuk sektor pendidikan. Ia menilai alokasi Danais perlu diarahkan pada program beasiswa yang tepat sasaran serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik guna mengatasi kekurangan guru, khususnya di tingkat SLTA.

“Saya berharap dana keistimewaan sekali lagi mensupport keberadaan pendidikan sampai bicara tentang kesejahteraan guru. Kita masih kekurangan guru SLTA itu 1.600-an hari ini,” tegas Dwi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pembenahan basis data warga DIY yang melanjutkan studi maupun lulusan SLTA yang terpaksa berhenti kuliah demi memastikan ketepatan sasaran intervensi anggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, memaparkan fakta mengenai masih lebarnya kesenjangan pendidikan antarkabupaten dan kota di DIY. Secara umum, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di DIY berada di angka 10,20 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA.

Namun, ketimpangan tajam terlihat jelas antara kawasan perkotaan dan wilayah penyangga. Kota Yogyakarta mencatatkan RLS tertinggi di angka 12,13 (lulus SMA) dan Sleman di angka 11,42 (kelas 2 SMA).

Angka ini disusul oleh Bantul dengan RLS 10,11 (kelas 1 SMA), sementara kondisi yang kontras tercatat di Kulon Progo dengan RLS 9,33 (lulus SMP) serta Gunungkidul yang berada di angka 7,64 (kelas 1 SMP).

“Ini realitasnya. Rerata, ya. Nah, kemudian analisis saya adalah kesenjangan pendidikan ini. Jadi, Kulon Progo dan Gunungkidul memerlukan perhatian lebih serius karena rata-ratanya itu di posisi 4 dan 5,” ungkap Sutrisna.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Dewan Pendidikan DIY mengusulkan tiga langkah strategis berbasis data. Pertama, identifikasi potensi melalui pembuatan tabel khusus potensi penduduk yang tidak melanjutkan kuliah di seluruh kabupaten/kota.

Kedua, analisis hambatan guna memetakan faktor ekonomi, geografis, capaian pendidikan, dan ketersediaan kampus di tiap daerah. Ketiga, perumusan kebijakan berbasis data yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.

“Ini yang penting. Ya, jadi penyusunan bahan analisis kebijakan yang lebih komprehensif dan tajam untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah. Jadi lagi-lagi harus berbasis data,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Dr. Wiwik Indriyani, menjelaskan lonjakan angka partisipasi kuliah sebesar 46 persen tersebut dihimpun dari sampel 383 dengan akar partisipasi dari 304 sekolah SMA/SMK di DIY.

Wiwik membenarkan adanya kontradiksi antara antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan realitas kemampuan ekonomi keluarga siswa.

Terjadi lonjakan signifikan pada minat untuk melanjutkan, kemudian ada kerentanan ekonomi itu juga.

”Jadi minat untuk kuliah tinggi tetapi ada kondisi kerentanan ekonomi yang juga hampir seperti sepertiga siswa yang melanjutkan dipendidikan ini kurang mampu,” terang Wiwik.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa satuan pendidikan SMA dan SMK di DIY telah berupaya melakukan transformasi agar lulusannya memiliki fleksibilitas tinggi, baik untuk melanjutkan studi, berwirausaha, maupun langsung memasuki dunia kerja.

Berdasarkan data tahun 2026, persentase lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi tercatat berada di kisaran 22,53 persen, meski tantangan di sektor pendanaan dan konservasi pendidikan masih terus dihadapi.***