Ekonom Harapkan Jawa Bali Crossing Perhatikan Efisiensi dan Kearifan Lokal

Ekonom Faisal Basri dan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.,Ketua Departemen Politik Sarekat Hijau Indonesia Dadang Sudardja dalam media briefing di Denpasar

DENPASAR – Mega proyek Jawa Bali Crossing (JBC) sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan energi listrik di masa mendatang diharapkan tetap memperhatikan efisiensi dan kearifan lokal.

Hal itu disampaikan Ekonom Nasional Faisal Basri menanggapi proyek yang didanai asing senilai USD 400 juta. Ia menyebut sistem kelistrikan interkoneksi merupakan suatu keniscayaan.

“Dengan sistem ini, antar daerah dapat saling back up ketersediaan listrik, dan mencegah timbulnya krisis energi yang mungkin terjadi akibat pertumbuhan ekonomi,” kata Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia periode 2009-2010 dalam sebuah diskusi di Denpasar, Rabu (31/1/2018).

Perekonomian Indonesia tumbuh cukup pesat beberapa waktu ke belakang. Pada tahun 2017, tercatat pertumbuhan sebesar 5,17%, meningkat dari angka pada tahun 2016 sebesar 5,02%. Energi menjadi salah satu sektor penting untuk menopang perekonomian di Bali yang ditopang pariwisata.

PT PLN (Persero) sebagai BUMN penyedia listik nasional memiliki rencana untuk membangun SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) 500 kV JBC (Jawa Bali Crossing) untuk menjamin ketersediaan listrik Pulau Dewata beberapa tahun kedepan.

Menurut rencana, transmisi sepanjang 220 kilometer dari Paiton (Probolinggo, Jawa Timur) ke Antosari (Bali Selatan) ini mampu memasok daya hingga 2.000 megawatt.

Ditambahkan Faisal, ASEAN sepakat membentuk ASEAN Connectivity dengan tujuan menopang pertumbuhan negara-negara Asean dengan 3 pilar, yakni fisikal, institusional dan people to people connectivity.

Dalam Physical connectivity, diputuskan untuk membuat sambungan listrik antar negara sehingga yang memiliki kelebihan listrik bisa dijual ke negara lain yang masih kekurangan.

“Bila antar negara saja bisa menyalurkan listrik, mengapa kita di dalam negeri menolak memakai sistem yang memudahkan dan meringankan biaya dalam hal penyediaan listrik,” tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa rencana pembangunan JBC ini secara teknis dapat dicarikan solusi yang

paling efisien dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. “Jangan sampai niat untuk menjamin ketersediaan dan ketangguhan energi Bali dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan atau pemburu rente,” katanya mengingatkan.

listrik adalah barang publik dimana segara proses penyediaannya harus transparan Bali adalah pintu gerbang Indonesia yang harus kita jaga agar jangan sampai turis kapok mau datang karena polusi.

Untuk itu, semua pihak harus komit mengurangi gas emisi dan mengembangkan energi baru terbarukan sesuai komitmen kita dalam Paris Agreement.

Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi menyatakan persoalan listrik menjadi salah satu pengaduan yang banyak masuk ke lembaganya.

“Beberapa penyebabnya adalah minimnya kapasitas pembangkit yang ada ditambah dengan belum tersedianya sistem jaringan listrik yang interkoneksi,” ujarnya.

Tulus menambahkan, rencana pembangunan JBC memiliki beberapa keuntungan seperti dapat menurunkan biaya pokok penyediaan listrik, tidak banyak memakan lahan pembebasan tanah, serta lebih ramah lingkungan dibanding membangun pembangkit baru, apalagi PLTU.

Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik, mendapat listrik yang handal dan mendapat ganti rugi bila hak nya sebagai pelanggan tidak terpenuhi. Untuk itu ada beberapa indikator yang bisa menjadi acuan apakah PLN sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Faktanya, konsumen masih banyak mengeluhkan pelayanan PLN, termasuk di Bali. Di negara lain, listrik sudah bukan lagi obyek aduan karena keandalan infrastruktur kelistrikannya memang sudah tinggi.

Di Indonesia, pengaduan masih banyak di bidang product knowledge, proses bisnis, infrastruktur dan sumber daya manusia PLN. “Masalah-masalah inilah yang harus diselesaikan, PLN dan menjadi PR (pekerjaan rumah) yang harus segera dituntaskan,” tandasnya.

Soal JBC, kata Tulus sistem interkoneksi akan memungkinkan Bali menjadi green island, mempermurah biaya penyediaan listrik, meniadakan keharusan menyediakan lahan untuk pembangunan pembangkit, lebih ramah lingkungan daripada membangun pembangkit baru apalagi PLTU, dan sistem interkoneksi merupakan keniscayaan untuk peningkatan pelayanan listrik.

“Jadi aneh sekali kalau menolak JBC dan menerima PLTU,” tukasnya.

Ketua Departemen Politik Sarekat Hijau Indonesia (SHI) yang juga mantan Ketua Dewan Nasional WALHI periode 2012 – 2016, Dadang Sudardja menegaskan bahwa Bali sebagai daerah wisata dunia yang mengembangkan konsep Bali Clean and Green perlu didukung secara serius.

“Penyediaan energi harus mengacu pada standar internasional yang mencakup aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Infrastruktur listrik juga harus dikelola dengan baik agar tidak membawa dampak pada kerusakan lingkungan serta tidak merubah bentang alam dan fungsi ekologis,” tutupnya. (rhm)