Ekonomi DIY Tumbuh 5,84 Persen, Sultan HB X Ingatkan Bahaya Bayang-bayang Global

Yogyakarta – Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,84 persen melampaui rata-rata nasional maupun Pulau Jawa.

Angka ini menjadi bukti kuat geliat pariwisata dan terkendalinya inflasi mampu menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun di balik kabar baik itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan agar jangan sampai euforia menutup mata terhadap ancaman besar yang mengintai.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIY Triwulan II di Gedhong Pracimasana, Kamis (30/7), beliau menegaskan badai global bisa sewaktu-waktu mengguncang fondasi ekonomi lokal.

“Tekanan global dan domestik berpotensi memicu inflasi, menggerus daya beli, serta membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan,” ujar Ngarsa Dalem dengan nada penuh kewaspadaan.

Ketidakpastian geopolitik, gejolak nilai tukar rupiah, lonjakan harga energi, hingga potensi El Nino yang bisa memicu kekeringan, semuanya berpotensi menekan masyarakat kecil.

Sebagai langkah antisipasi, Pemda DIY meluncurkan Sistem Manajemen Data Abhipraya. Inovasi ini adalah perangkat administratif dan senjata strategis untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

Dengan data tunggal, tidak ada lagi masyarakat miskin yang terlewat, dan tidak ada lagi pihak berkecukupan yang salah sasaran menerima bantuan.

Sultan menegaskan, “Upaya pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program bantuan. Harus ditopang oleh tata kelola pembangunan berbasis data terintegrasi.”

Pesan ini sejalan dengan penegasan Bank Dunia, ketimpangan adalah penghambat utama pertumbuhan. Ngarsa Dalem juga menyoroti peran vital Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) disebut sebagai benteng utama menghadapi lonjakan harga.

“Lonjakan harga bertindak sebagai pajak regresif yang langsung menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, melumpuhkan efektivitas bansos, dan memperlebar jurang ketimpangan,” tegas beliau.

Rakordal juga mengungkap rapor kinerja perangkat daerah. Meski rata-rata instansi meraih predikat Baik, Sri Sultan menekankan evaluasi bukanlah sekadar formalitas.

Dari Dinas Perpustakaan yang mencatat nilai tertinggi hingga Dinas Pendidikan yang berada di posisi terbawah, semua capaian harus menjadi pelecut perbaikan tata kelola.

“Kunci utama pengentasan kemiskinan berawal dari seberapa akurat data yang digunakan pemerintah saat membuat kebijakan,” pungkas Sultan HB X.***