Isu Reklamasi Kandas, Inilah Rekomendasi Rakerda PDIP Bali

Kabarnusa.com –
Rapat Kerja daerah (Rakerda) I DPD PDI Perjuangan Bali berakhir
mengeluarkan sejumlah rekomendasi politik dalam mendukung pola
pembangunan nasional semesta berencana.

Dalam Rakerda dua hari
yang dihadiri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen
Hasto Kristiyanto, berakhir Sabtu (26/3/2016).

Ketua DPD PDIP
Bali Wayan Koster menyampaikan rekomendasi hasil rakerda I di hadapan
para petinggi DPP dan ratusan kader dan struktur DPD dan DPC PDIP
se-Bali di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Denpasar.

Dari sekian
item rekomendasi politik yang dihasilkan, rupanya tidak menyinggung
sedikitpun, isu reklamasi Teluk Benoa yang menyulut kontroversi di
masyarakat.

Padahal, sebelumnya, sejumlah tokoh telah menyampaikan
aspirasi masyarakat terkait penolakan reklamasi kepada Wayan Koster, agar
dijadikan salah satu agenda pembahasan Rakerda PDIP.

Agaknya,
isu reklamasi, tidak menjadi prioritas bagi PDIP,  kalah oleh
agenda-agenda politik seperti pemenangan pilkada serentak 2017 dan 2018
serta pemenangan pemilu dan pilpres 2019.

“Rekerda I menghasilkan
program kerja DPD PDIP Bali periode 2015-2020, roadmap pemenangan
pilkada serentak di Bali, pemilu legislatif dan pilpres,” ungkap Koster
membacakan hasil rekomendasi.

Selain itu, direkomendasikan
blueprint atau cetak biru implementasi dan nilai dalam pola pembangunan
nasional semesta berencana di Bali.

Keputusan penting lainnya, disusun rancangan pembentukan Dewan Perancang Daerah (DPD) Provinsi Bali.

Salah
satu hasil sidang Komisi I Sub Komisi Pemenangan Pilkada Serentak di
Bali pada 2017 dan 2018, diantaranya semua komponen PDIP se-Bai agar
gotong royong untuk memenangkan Pilkada Buleleng dan Gianyar serta
Klungkung.

Koster pada bagian lain, menyampaikan keputusan sidang
Komisi II agar lima sektor yang menjadi prioritas pembangunan yakni,
pangan sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan
tenaga kerja, agama adat dan kebudayaan serta pariwisata. 

Dicontohkan,
untuk rekomendasi politik sektor pariwisata, diantaranya pembangunan
jalan Tol Gilimanuk-Padang Bai, dan Shortcut antara Kabupaten se-Bali
meliputi Singaraja, Tabanan, Badung dan Denpasar.

“Terkait
kebijakan politik pariwisata, merekomendasikan pembangunan kawasan
wisata berbasis masyarakat dari hulu sampai hilir, salah satunya
pengembangan Batur Unesco Global Geopark di Kabupaten Bangli,” imbuh
Koster.  (rhm)