Konsolidasi di Bali, Partai Golkar Akhirnya Merapat ke Jokowi

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid diapit Ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta dan pengurus DPP Wayan Geredeg

Kabarnusa.com – Setelah didera konflik internal dengan dualisme kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali yang dikomandani Aburizal Bakrie akhirnya memutuskan untuk bergabung mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Selama setahun lebih, Partai Golkar berseberangan dengan kekuasaan. Tak lama setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencabut SK terhadap kepengurusan Golkar versi Munas Ancol, Ical langsung menggelar rapat konsultasi nasional di Bali.

Rapat sekaligus konsolidasi partai, dihadiri para Ketua DPD I dan jajaran DPP di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Denpasar Senin (4/1/2016) malam.

Dalam rapat konsultasi nasional itu, para Ketua DPD se Indonesia dan jajaran DPP menyampaikan pemandangan umumnya menyikapi dinamika politik nasional.

Akhirnya, lewat perdebatan panjang, dihasilkan delapan rekomendasi salah satunya sikap politik putar haluan berbalik mendukung kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi.

Rapat konsultasi nasional merekomendasikan kepada DPP untuk melakukan kajian ulang terhadap pola hubungan dan posisi Partai Golkar dengan pemerintah setelah Golkar setahun berada di luar pemerintahan.

“Rapat juga mencermati perjalanan pemerintahan baik keberhasilannya maupun tantangan ataupun kelemahan yang dihadapi Presiden Joko Widodo,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Nurdin Halid di sela Musyawarah Daerah DPD Partai Golkar Bali di Sanur, Selasa 5/1/2016).

Dijelaskan Nurdin, ide dasar kelahiran Partai Golkar untuk mencapai tujuan proklamasi 17 Agustus 1945, salah satu tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat.

“Kesejahteraan rakyat akan bisa tercapai apabila Partai Golkar ikut serta secara aktif melakukan karya-karya nyata. Karya nyata yang manusiawi,” tuturnya.

Dalam Rapimnas Partai Golkar pada 23-25 di Yogyakarta mendatang, partai besutan Ical akan memutuskan, membahas, mengkaji dan memutuskan apakah partai berlambang pohon beringin itu akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.

“Istilahnya di luar pemerintahan karena kita tidak mengenal oposisi, artinya kita bahwa akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal apabila pemerintah melakukan kegiatan yang pro rakyat,” sambungnya.

Nurdin melanjutkan, jika proses pembangunan pro rakyat maka Golkar akan mendukung pemerintahan.

Sebaliknya, apabila pemerintah tidak melakukan kegiatan yang pro rakyat, maka akan terus mengkritisi sebagai sebuah solusi dalam pembangunan bangsa ini.

Ia kembali menegaskan, dari kecenderungan DPD Partai Golkar se Indonesia sesuai wacana yang berkembang memang menghendaki bergabung dengan pemerintah Jokowi.

“Itu yang paling strategis, dalam keputusan rapat konsultasi nasional,” tutup mantan Ketua Umum PSSI itu. (rhm)