Target Ribuan RDTR Digital, Baru 118 yang Terintegrasi OSS

Jakarta – Dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sampai saat ini baru 118 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS.

Dalam RPJMN 2020-2024, baru 118 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS yakni Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Albertien Enang Proses mengungkapkan, dengan RDTR Digital bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan tata ruang yang menghambat pertumbuhan investasi.

“Dengan RDTR digital maka persoalan tata ruang tidak lagi menghambat pertumbuhan investasi di daerah,” ungkap Albertien Enang Pirade dari siaran pers Rabu (2/1/2023).

Karenanya, Kantor Staf Presiden mendorong pemerintah daerah mempercepat penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya, pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, di Bogor, Selasa (17/1), mengungkapkan dua masalah besar investasi di daerah.

Salah satunya terkait tata ruang, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu disebut izin lokasi.

Dia menilai, belum tuntasnya persoalan penataan perizinan lokasi atau KKPR di daerah.

Hal itu, diantaranya disebabkan pemerintah daerah tidak segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RDTR dan menindaklanjutinya dengan pembuatan RDTR digital yang terintegrasi dengan OSS RBA.

“Peran pemda dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci percepatan RDTR digital,” jelas Albertien.

Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah selama inisudah bekerjasama dalam penyediaan RDTR.

Peran pemerintah pusat, yakni fasilitasi berupa asistensi peraturan daerah, bimbingan teknis, layanan konsultasi, hingga pembuatan peta dasar. Sementara pemerintah daerah berkomitmen merampungkan Perda tentang RDTR.

Namun dalam pelaksanaannya, menurut Albertien, masih menemui sejumlah kendala.

Mulai keterbatasan data dan informasi untuk peta dasar wilayah, penyusunan RTRW dan RDTR yang belum menjadi prioritas, keterbatasan SDM berupa tenaga ahli perencanaan wilayah, hingga keterbatasan APBD.

“Soal anggaran, dalam waktu dekat KSP dan Kementerian ATR/BPN akan melakukan pertemuan membahas Dana Alokasi Khusus kepada daerah untuk percepatan penyusunan RDTR,” terangnya.

Sebagai informasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan bagian dari reformasi perizinan melalui UU Cipta Kerja 2020/Perpu Cipta Kerja 2022.

KKPR yang dulu bernama izin lokasi sebelumnya dilakukan secara manual dan praktiknya di daerah tidak standar. Seperti persoalan jangka waktu pelayanan (SLA) dan tarif.

Melalui UU Cipta Kerja, proses perizinan dilakukan secara terintegrasi dan digitalisasi layanan lewat Online Single Submissin (OSS). ***