Ketua Persaudaraan Tani-Nelayan Ajak Masyarakat Tidak Apriori terhadap Revisi UU TNI

Jakarta – Ketua Kompartemen Advokasi dan Kelembagaan Persaudaraan Tani dan Nelayan Indonesia (Petani), Tunjung Utomo, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apriori terhadap rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Menurutnya, TNI telah membuktikan peran signifikan dalam pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan serta membantu masyarakat di sektor pertanian dan nelayan.

“Sebagai masyarakat tani dan nelayan, kami telah merasakan langsung kehadiran dan kontribusi TNI di lapangan. Mereka tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga aktif membantu kami dalam membangun infrastruktur irigasi, suplai air, dan kebutuhan dasar lainnya. Ini adalah bukti nyata pengabdian TNI kepada rakyat,” ujar Tunjung Utomo, Senin (17/3).

Lebih lanjut, Tunjung menegaskan bahwa TNI telah berperan sebagai garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang selama ini berjalan, menjadi salah satu bukti nyata bagaimana TNI membantu masyarakat desa, termasuk petani dan nelayan, dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan tani, jembatan, dan irigasi. Program ini dinilai sangat berdampak dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan”, jelasnya.

Selain itu, TNI juga sering terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pendampingan dalam budidaya pertanian dan perikanan, hingga memberikan edukasi terkait pengelolaan hasil panen.

“Kehadiran TNI dalam membantu masyarakat kecil bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari pengabdian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat”, katanya.

Selain itu, menurutnya dalam situasi darurat seperti kekeringan, TNI juga turun langsung membantu suplai air bersih untuk masyarakat pedesaan.

“Ketika terjadi musim kemarau yang panjang, TNI sering membantu pengadaan air bersih bagi masyarakat. Bapak-bapak TNI bahkan turut bergotong royong membangun sumur dan saluran air yang sangat vital bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat kecil,” tambah Tunjung.

Tunjung menilai bahwa revisi UU TNI hendaknya dipahami sebagai upaya memperkuat profesionalisme dan peran TNI dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Revisi ini akan semakin menegaskan fungsi TNI sebagai institusi yang adaptif dalam menjawab tantangan zaman, termasuk dalam menghadapi isu-isu non-militer seperti ketahanan pangan dan pembangunan desa”, tandasnya.

Ia pun menegaskan dukungannya pada setiap langkah yang bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI.

“Revisi UU TNI diharapkan dapat memperjelas peran dan ruang gerak TNI dalam membantu masyarakat. Dengan demikian, pengabdian TNI kepada rakyat bisa semakin optimal, selaras dengan semangat bela negara dan penguatan ketahanan nasional,” tutupnya.***