Proyek Kopdes Disorot ICW, Menkeu Purbaya: Kami Fokus ke Program Strategis Dulu

Yogyakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait isu dugaan penggelembungan (markup) harga dalam pengadaan mobil pikap untuk program Koperasi Desa (Kopdes).

Saat ini, Kemenkeu mengaku belum menjadwalkan audit khusus untuk proyek tersebut.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan instansinya saat ini masih memprioritaskan pengawasan pada program-program strategis pemerintah lainnya.

Hal ini disampaikan Purbaya saat menghadiri peresmian becak listrik di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta, Kamis (16/7/2026).

“Kalau Kopdes, belum masuk audit. Yang mau masuk itu baru bantuan untuk strategi MBG. Kopdes belum masuk,” ujar Purbaya kepada awak media di lokasi acara.

Meski belum masuk dalam radar audit terdekat, Purbaya memastikan pihaknya tidak akan abai.

Ia menegaskan Kemenkeu tetap berkomitmen mengawal setiap rupiah uang negara yang digunakan untuk program berskala besar.

Ke depannya, Kemenkeu bakal melakukan pengawasan berkala melalui pengecekan acak (random check) secara mendetail.

Langkah ini diambil bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan pelaksanaannya lebih rapi dan tepat sasaran.

Setiap anggaran yang besar, nanti kita akan cek secara random satu per satu secara detail.

“Tujuan kita bukan untuk mengganggu, melainkan untuk membantu agar pelaksanaannya lebih rapi,” tegasnya.

Isu dugaan korupsi di Kopdes ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan mereka.

Dalam laporan tersebut, ICW menemukan adanya indikasi markup harga pada proyek pengadaan armada mobil pikap.

Menurut ICW, proyek tersebut diduga sarat dengan praktik pemburuan rente (rent-seeking) yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp5,5 triliun. ***