Yogyakarta – Suasana Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta mendadak riuh pada Kamis (4/6/2026).
Para kepala daerah dari seluruh Jawa dan Bali berkumpul dalam forum strategis bersama Forkopimda untuk membahas berbagai isu penting mulai dari perumahan rakyat hingga keamanan wilayah.
Namun, di balik diskusi formal mengenai data statistik dan kebijakan, ada pesan moral yang cukup tajam.
Sorotan utama forum ini justru tertuju pada integritas para pemimpin daerah terutama soal gaya hidup mewah (flexing) dan potensi korupsi yang seringkali terbungkus rapi dalam dokumen administratif.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengungkapkan, pertemuan ini adalah langkah awal untuk memetakan masalah di tiap daerah.
Karena keterbatasan waktu, diskusi kali ini memang masih bersifat makro. Nantinya, pola serupa akan diterapkan di wilayah lain seperti Sumatera hingga Papua.
“Ini baru identifikasi masalah. Tantangannya sekarang, bagaimana daerah bisa mengontrol situasi sesuai dengan tantangan yang dihadapi masing-masing,” ujar Sultan.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjadi salah satu kepala daerah yang paling vokal dalam forum tersebut.
Dia menekankan jabatan yang diemban adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati.
“Pada dasarnya kita dibayar oleh rakyat. Jadi, jangan sekali-kali sakiti hati rakyat,” tegas Lucky saat ditemui usai acara.
Lucky juga memberikan sentilan keras terkait realisasi program kerja. Menurutnya, banyak kepala daerah yang terjebak pada pemenuhan syarat administratif semata.
Ia mengingatkan, program kerja yang lengkap secara dokumen namun tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tetap bisa dikategorikan sebagai tindakan koruptif.
“Kalau cuma gugur kewajiban tapi tidak berguna buat masyarakat, itu salah. Walaupun suratnya lengkap dan barangnya ada, kalau tidak bermanfaat, itu tindakan koruptif,” imbuh mantan aktor ini.
Tak hanya soal manfaat program, Lucky juga mengingatkan rekan-rekan sejawatnya untuk berhati-hati dalam menyusun anggaran. Ia menyoroti pentingnya menjaga sistem agar tidak terjebak dalam masalah hukum.
Seringkali, kebijakan yang niatnya baik justru bisa berujung petaka jika secara sistem salah dan berpotensi memperkaya pihak lain.
Pertemuan ini sendiri dihadiri oleh jajaran pejabat penting nasional, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Deretan tokoh daerah pun tampak hadir, seperti Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Bali I Wayan Koster. Kehadiran mereka diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar urusan birokrasi. ***
