Pangkal Pinang – Ditengah kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Non-Subsidi Pertamax Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyebutkan kenaikan harga komoditas pangan tidak mengalami kenaikan signifikan dan cenderung stabil.
Moeldoko mendatangi satu persatu lapak pedagang yang menjual komoditas pangan, seperti bawang merah, cabai, dan telur.
Hasil dari perbincangan bersama sejumlah pedagang, Moeldoko mendapati bahwa kenaikan harga komoditas pangan tidak mengalami kenaikan signifikan dan cenderung stabil.
“Memang ada kenaikan tapi tidak signifikan,” katanya saat memantau perkembangan harga komoditas pangan, di Pasar Besar Ratu Tunggal, Pangkal Pinang, Bangka Belitung Minggu (18/9/2022).
Seperti bawang merah, naik hanya dua sampai tiga ribu per kilogram. Telur malah masih normal, yakni seribu delapan ratus per butir.
“Jadi bisa disimpulkan harga-harga masih stabil,” tegas Moeldoko usai mendatangi lapak-lapak pedagang.
Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya, baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk terus menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan energi agar tidak berpengaruh terhadap laju inflasi.
Kata dia, Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing.
“Jadi jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah Presiden Jokowi, ” tandasnya lagi.
Ia meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat, yang berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial.
Sebut saja, untuk masalah energi, minyak, BBM dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada.
“Kemudian Tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelas Moeldoko.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial, sebesar Rp 24,17 triliun.
Bantalan sosian yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan untuk sektor transportasi tersebut, demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan peningkatan angka kemiskinan. ***
– Ditengah kenaikan harga BBM .
Moeldoko mendatangi satu persatu lapak pedagang yang menjual komoditas pangan, seperti bawang merah, cabai, dan telur.
Hasil dari perbincangan bersama sejumlah pedagang, Moeldoko mendapati bahwa kenaikan harga komoditas pangan tidak mengalami kenaikan signifikan dan cenderung stabil.
“Memang ada kenaikan tapi tidak signifikan,” katanya saat memantau perkembangan harga komoditas pangan, di Pasar Besar Ratu Tunggal, Pangkal Pinang, Bangka Belitung Minggu (18/9).
Seperti bawang merah, naik hanya dua sampai tiga ribu per kilogram. Telur malah masih normal, yakni seribu delapan ratus per butir.
“Jadi bisa disimpulkan harga-harga masih stabil,” tegas Moeldoko usai mendatangi lapak-lapak pedagang.
Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya, baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk terus menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan energi agar tidak berpengaruh terhadap laju inflasi.
Kata dia, Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing.
“Jadi jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah Presiden Jokowi, ” tandasnya lagi.
Ia meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat, yang berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial.
Sebut saja, untuk masalah energi, minyak, BBM dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada.
“Kemudian Tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelas Moeldoko.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial, sebesar Rp 24,17 triliun.
Bantalan sosian yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan untuk sektor transportasi tersebut, demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan peningkatan angka kemiskinan. ***