KKP Genjot Daya Saing Industri Tuna Nasional Lewat Sertifikasi Kompetensi Pekerja di Bali

Badung -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat daya saing industri tuna nasional dengan meningkatkan kualitas mutu dan kompetensi pekerja perikanan. Langkah strategis ini direalisasikan melalui Uji Kompetensi Operator Pembekuan Ikan Tuna bagi puluhan pekerja dari berbagai perusahaan pengolahan di Benoa, Bali.

Program peningkatan kualitas mutu ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP)—melalui Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), serta Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi—bersama Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan di Benoa, Bali, ini diikuti oleh 25 pekerja dari 11 perusahaan pengolahan tuna.

Para peserta sebelumnya telah mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas pada Desember 2025 dan melanjutkan proses sertifikasi berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Skema Sertifikasi Okupasi Operator Pembekuan Tuna.

Pekerja pengolahan memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana ikan yang sudah didaratkan tetap terjaga kualitasnya hingga menjadi produk bernilai tambah.

”Karena itu, mereka perlu mendapat akses yang sama terhadap peningkatan kompetensi dan pengakuan atas keahlian yang dimiliki,” ujar Kepala Puslat KP, Joni Haryadi D.

Uji kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pembekuan Ikan Tuna. Proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui tes tertulis, sesi tanya jawab, serta uji praktik langsung yang mencakup delapan unit kompetensi:

 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

 Penerimaan dan pencucian bahan baku

 Proses chilling dan butchering

 Penyimpanan di chilling room

 Proses pembekuan dan pengemasan

Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP, A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, menegaskan instrumen sertifikasi ini esensial untuk mengukur kemampuan pekerja secara terstandar.

“Dalam pengolahan tuna, hal ini berkaitan langsung dengan ketepatan penanganan, keamanan, konsistensi mutu, dan efisiensi proses,” jelasnya.

Dampak Positif bagi Industri dan Pekerja

Dari sudut pandang industri, keberadaan tenaga kerja bersertifikat memberikan kepastian mutu dan efisiensi operasional. Direktur Program DFW Indonesia, Imam Trihatmadja, menambahkan bahwa langkah ini memberikan perlindungan sekaligus pengakuan formal atas keterampilan pekerja.

Dukungan penuh turut disuarakan oleh sektor swasta. Pemilik PT Intimas Surya, Ivan Hans Jorgih, yang menyediakan fasilitas produksinya sebagai lokasi praktik, menyatakan peningkatan kompetensi ini merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas produk dan memperkuat daya saing ekspor tuna Indonesia.

Melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, KKP optimis produktivitas serta daya saing rantai pasok industri tuna nasional akan semakin meningkat di kancah global.***