KKP Stop Dua Proyek Reklamasi Tak Kantongi Izin di Kepulauan Kepri

Jakarta –Dua proyek reklamasi di Kepulauan Riau milik PT. BSSTEC dan PT. MPP dihentikan pembangunannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tidak mengantongi izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dua proyek tersebut dihentikan lantaran tak memiliki dokumen Izin Reklamasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, mengungkapkan, pelaku usaha yang memanfaatkan ruang dari perairan pesisir wajib dilengkapi PKKPRL.

“Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan Perizinan Berusaha, maka akan dikenakan sanksi administratif,” tandasnya dikutip dari keterangan tertulis Sabtu 4 Januari 2023.

Pihaknya membenarkan, pengawasan ruang laut oleh Polisi Khusus Pengawasan Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Batam, dua proyek reklamasi tersebut tidak dilengkapi Izin Reklamasi dan PKKPRL

Adin terjun langsung dalam proses penghentian sementara proyek tersebut pada Jumat 3 Januari 2023.

Lebih lanjut, disampaikan lahan dasar sebelum reklamasi diketahui milik pihak ketiga yang melakukan perjanjian pinjam pakai tanah dengan PT BSSTEC dan PT MPP.

Data dari pemilik lahan, pengalokasian lahan yang dipergunakan oleh PT. BSSTEC seluas 30.000 m2, sedangkan PT. MPP seluas 53.623 m2.

Pada kasus PT. BSSTEC, proyek reklamasi telah berlangsung sejak 10 November 2022. Pihak perusahaan mengaku bahwa reklamasi tersebut dikarenakan longsoran akibat dampak kegiatan cut and fill.

“Saat petugas mendatangi PT. BSSTEC, perusahaan tersebut mengakui belum memiliki PKKPRL”, ungkap Adin.

Pada kasus PT. MPP, proyek reklamasi terindikasi telah berlangsung sejak 3 September 2022 dan telah membangun pondasi.

Pengakuan dari pihak perusahaan, pondasi masih berada di dalam pengalokasian lahan yang telah diterbitkan dan masih tersisa 1 meter dari batas pengalokasian lahan.

Hanya saja, hasil pemetaan oleh petugas, pondasi tersebut rupanya keluar dari pengalokasian lahan yang diterbitkan. Petugas juga mendapati bahwa proyek reklamasi maupun pembangunan pondasi belum memiliki PKKPRL.

Sesuai Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, PT. BSSTEC dan PT. MPP dinyatakan telah melanggar aturan

“Akan dikenakan sanksi Paksaan Pemerintah untuk investigasi lebih lanjut”, tegas Adin.

Langkah tegas KKP dalam menghentikan proyek ini sementara, merupakan wujud keseriusan KKP dalam menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru, yaitu pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan komitmen KKP untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut berkelanjutan.

Pihaknya terus mendorong jajaran Ditjen PSDKP untuk terus siaga dalam mengawal dan mengawasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut di Indonesia.***