![]() |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (foto:suara.com) |
JAKARTA –
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melontarkan pernyataan
keras bahwa lautan Indonesia telah menjadi zona bebas untuk mengeruk
uang atau ikan yang dilakukan perusahaan tangkap ikan asing.
Dalam
sebuah surat keterangan yang beredar di media baru-baru ini, Mentri Susi
mengungkapkan semua kegelisahannya atas kondisi perikanan, nasih nelayan
hingga kerakusan perusahaan tangkap ikan asing.
Kata Susi, hampir 2 dekade Penamaman Modal Asing PMA diperbolehkan investasi hingga 100% di Perikanan Tangkap
Departemen
KKP telah keluarkan izin tangkap untk 1300 kapal dr China, Thailand,
Taiwan, Jepang dan lainnya. Kapal-kapal asing itu ada yg masuk PMA murni
karena boleh 100% asing dan ada PMDN dan join venture.
Sementara Pengolahan di wilayah barat investasi asing maksimum 40% dan di Timur max 67%.
Dari sisi ini, kelihatan peraturan investasi ini memang pro Ilegal fishing,” tegasnya,
Dengan
modus, mereka bisa membawa kapal, bikin pabrik abal-abal, tangkap ikan,
transhipment di tengah laut lalu membawa pergi ikan ke negera
masing-masing denngan kapal Tramper yang berukuran 1000 GT sd 10000 GT.
“Yang
terjadi adalah 1300 izin kapal tangkap diduplikasi, realita lebih dari
10000 ( sepuluh ribuan lebih) kapal ikan dari negara tetangga tangkap
ikan di laut kita,” tegas Susi.
Beberapa ribu bahkan tanpa izin sama sekali.
“Lautan
Indonesia menjadi zona bebas mengeruk uang tunai,ikan, udang dari dalam
laut dan juga tempat penyelundupan dr tekstil, miras, narkoba dan
lainnya,” tegasnya lagi.
Selain mengambil ikan dari laut, mereka
membawa binatang-binatang langka dari burung kakaktua, buaya, penyu,
cendrawasih dan lainnya.
Perikan Indonesia sejak tahun 2003
hingga 2013 kehilangan 115 pabrik pengolahan tutup, bangkrut karena
tidak ada bahan baku; semua dicuri;
Dan Rumah tangga Nelayan berkuran 50% dari jumlah 1.6 juta menjadi tinggal 800 ribuan.
Hidup
sebagai Nelayan tidak lagi bisa mencukupi. Dicontohkan, Cirebon 15 sd
20 tahun lalu udang dalam satu malam ratusan ton. Cilacap 50 sd 100 ton/
hari. Pangandaran 10 sd 50 ton per hari.
“Semua hilang, sampai 2 tahun yang lalu ada 1 ton sudah banyak,” sebutnya.
Nelayan yang masih sisa mencoba denga segala cara untuk bisa hidup, destruktif fishing memakai portas, bom, cantrang/ trawl.
Pemerintah Indonesia hanya dapat max Rp 300M PNBP KKP dan itupun juga separuh dr kapal2 dalam negeri. Pajak hampir tidak ada.
“Memang
ada beberapa pengusaha/ tokoh masyarakat/ pejabat / aparat yang dapat
fee dari kegiatan bisnis Penangkapan ikan kapal-kapal asing<”
tukasnua.
Mereka inilah yang dua tahun tidak dapat lagi fee atau komisi pengamanan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.
Mereka terus mencoba dengan segala cara. Semua pintu diketuk. Organisasi dipakai untk teriak kepentingan yang terganggu.
Dua
tahun perang terhadap ILegal unreported dan unregulated fishing
dilakukan dimulai dengan permen moratorium untk kapal-kapal 2 ex asing
2×6 bulan dan pelarangan transhipment, Analisa dan evaluasi dilakukan.
“Pada akhirnya Perikanan menyumbangkan pertumbuhan PDB akhir tahun 2015 menjadi 8.96%,” imbuh Susi.
JUmlah
itu, hampir dua kalindibanding sektor lainnya. Nilai tukar nelayan di
tahun 2014 september hanya 102 naik di awal tahun 2016 mencapai 110.
Harga ikan juga menyumbangkan deflasi 0.42 atas harga ikan yg cenderung turun.
Semua
itu kata Susi, mestinya menyadarkan Indonesia bisa dan mampu dan Kita
Punya. Susi yg memiliki pendidikan terendah di jajaran anak bangsa,
merasa bangga mengatakan dan menyatakan hal ini.
“Dan saya berani
untuk tetap mempertanyakan kepada siapa saja tentang Investasi Asing di
Perikanan tangkap yang sudah pernah ada di Negeri ini,” ucap Susi
menegaska.
Untuk itu, Susi mempersiakan, siapa yang mau
menyebutkan Perikanan tangkap Asing itu siapa? asal negara mana ?
Perusahaan apa ? Apa yng telah diberikan kepada Indonesia
“Apa
yg telah diambil, ayo angkat tangan, sebutkan nama anda, perusahaan?
Berapa nilai ekonomi negeri yang anda berikan ? Saya akan cermati!!!!!,”
demikian Susi. (rhm)

