Mahasiswa UGM: Jangan Cuma Ajak Kami ke Papua, Buka Akses untuk Semua!

Yogyakarta– Buntut kericuhan dalam diskusi bersama pejabat pusat di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6) lalu, masih terus bergulir.

Juru bicara mahasiswa UGM, Gladwin, angkat bicara soal ajakan pemerintah—termasuk dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono—yang menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berkunjung langsung ke Papua.

Alih-alih menyambut ajakan tersebut, Gladwin justru menantang pemerintah untuk bersikap lebih terbuka.

Menurutnya, jika pemerintah merasa tidak ada masalah atau penindasan di Papua, seharusnya akses ke sana dibuka seluas-luasnya untuk publik dan media, bukan hanya untuk segelintir mahasiswa.

Kalau memang di sana tidak ada kekerasan atau penindasan, buka semuanya ke seluruh masyarakat Indonesia.

“Ajak teman-teman pers, beri kebebasan meliput. Yang perlu melihat itu semua orang, bukan cuma satu atau dua orang saja,” tegas Gladwin dalam konferensi pers di UGM, Rabu (17/6).

Tak hanya soal Papua, mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah lainnya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gladwin mengungkapkan mahasiswa saat ini sedang berada di titik krisis kepercayaan terhadap penguasa.

Setiap kebijakan baru yang muncul kini dipandang dengan penuh keraguan.

Mahasiswa mempertanyakan ketulusan pemerintah: apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada rakyat atau sekadar reaksi atas krisis yang terjadi.

“Kami tidak anti-dialog. Tapi kami hanya mau berdiskusi jika percaya bahwa orang yang berdialog dengan kami memang benar-benar berpihak kepada rakyat,” tambahnya.

Mengenai kericuhan di GIK UGM beberapa hari lalu, Gladwin menilai bahwa format acara saat itu tidak seimbang.

Dia merasa forum tersebut tidak substantif karena kebijakan strategis pemerintah sudah terlanjur diputuskan sebelum diskusi dilakukan.

Menurut Gladwin, aksi yang dilakukan mahasiswa adalah akumulasi kekecewaan yang sudah lama terpendam.

Ia pun menegaskan, mahasiswa tidak akan segan untuk kembali turun ke jalan jika aspirasi mereka tetap tidak didengar.

“Kami punya hak untuk mengekspresikan kekecewaan, kemarahan, dan ketidakpercayaan ini. Sekarang, kami akan terus mengonsolidasikan kekuatan,” pungkasnya.

Di sisi lain, pihak pemerintah menyayangkan kericuhan yang membuat diskusi harus bubar lebih cepat.

Wamentan Sudaryono menegaskan pihaknya sebenarnya sangat terbuka untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Namun, menurutnya, situasi di lapangan saat itu sudah tidak kondusif untuk melanjutkan dialog.

“Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa, tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif,” ujar Sudaryono melalui keterangannya, Selasa (16/6).***