Yogyakarta – Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) melakukan kunjungan penting ke Yogyakarta pada Kamis (23/7/2026).
Bertempat di Kraton Kilen, rombongan tokoh lintas agama dan pemikiran ini menggelar Silaturahmi Kebangsaan bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Pertemuan intensif yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut membahas berbagai persoalan krusial yang tengah melanda tanah air—mulai dari carut-marut penegakan hukum, krisis kepercayaan publik, hingga situasi terkini di Papua.
Koordinator GNB, Alissa Wahid, menjelaskan sowan ke Keraton Yogyakarta ini merupakan bagian dari rangkaian dialog kebangsaan mereka, setelah sebelumnya juga menemui Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
Menurut Alissa, Yogyakarta dan Keraton memiliki nilai historis yang besar dalam mengawal perjalanan bangsa, termasuk saat menjadi ibu kota sementara di masa lalu serta peran penting Sultan pada reformasi 1998.
Dalam diskusi yang berjalan hangat tersebut, Akademisi UIN Sunan Kalijaga, Prof. M. Amin Abdullah, menekankan bahwa salah satu prioritas mendesak bagi pemerintah dan DPR saat ini adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai regulasi ini merupakan akar penyelesaian dari berbagai persoalan pelik di Indonesia.
Senada dengan hal tersebut, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyoroti adanya krisis kepercayaan (distrust) secara masif di tengah masyarakat terhadap institusi negara dan aparat penegak hukum.
Menurut Lukman, hal ini dipicu oleh dua masalah utama: penegakan hukum yang rendah serta lemahnya akuntabilitas publik dari para penyelenggara negara.
Pandangan ini diperkuat oleh Mantan Komisioner KPK, Laode M. Syarif. Ia menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan rakyat hanya bisa dicapai jika aparat penegak hukum—mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga kehakiman—mampu menunjukkan kejujuran serta keteladanan nyata.
Selain isu hukum, porsi pembahasan yang cukup mencolok dalam pertemuan tersebut adalah situasi di Papua. Mantan Ketua PGI, Pendeta Gomar Gultom, menilai bahwa penyelesaian masalah di Bumi Cenderawasih memerlukan pola komunikasi dan dialog kebijakan publik yang jauh lebih baik.
Pernyataan tersebut dipertegas oleh Alissa Wahid, yang secara khusus meminta pemerintah untuk menghentikan pendekatan militer dalam menangani ketegangan di Papua.
Bagi GNB, pendekatan keamanan semata tidak akan mampu meredam konflik, melainkan harus dimulai dengan membangun kepercayaan rakyat melalui ruang dialog yang terbuka.
Menutup rangkaian pertemuan tersebut, Alissa Wahid menegaskan bahwa kehadiran GNB murni membawa nilai-nilai kebangsaan dan moral, bukan agenda politik praktis.
Kami tidak berbicara politik praktis, tetapi ingin mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas nilai-nilai kebangsaan. Sistem penegakan hukum secara utuh adalah pekerjaan rumah kita bersama yang jauh lebih penting,” pungkas putri mendiang Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Sebagai informasi, delegasi GNB yang hadir langsung di Kraton Kilen di antaranya adalah Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Pendeta Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, Prof. M. Amin Abdullah, Romo A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Q. Wahid.***
